Selamat Datang Di Website Resmi "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT" http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

SOP Sekunder dan Tersier OSS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKTOR SEKUNDER DAN TERSIER OSS

A.      SOP IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
  2. Permen PU No 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
  3. Permen PUPR 08/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat No 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat No 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK-OSS)
  3. Sertifikat Badan Usaha (SBU)
  4. Surat Keterangan Ahli (SKA)/Surat Ketarangan Trampil (SKT)

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin.

B.    SOP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 JO Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 - 2031;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 203);
  16. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung.
  17. Peraturan Bupati Kutai Barat No 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  18. Peraturan Bupati Kutai Barat No 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Bukti Kepemilikan Tanah Sertifikat/SPPT/SKPT
  2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perizinan..

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin.

 

C.     SURAT IZIN USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL/UMOT

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional/Umot- OSS
  3. Tenaga  tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan tradisional jamu

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Izin Usaha Mikro Obat Tradisional akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin.

 

D.    SOP IZIN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA/SPP-IRT

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
  4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

 Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Operasional/Komersial – OSS
  3. Sertifikat Keamanan Pangan

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga/SPP-IRT  akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

E.     SOP IZIN TOKO ALAT KESEHATAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
  4. 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  11. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Toko Alat Kesehatan – OSS
  3. Kepemilikan tempat usaha

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Izin Toko Alat Kesehatan akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan..

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

F.     SOP IZIN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA ALAT KESEHATAN DAN PKRT

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
  4. 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  11. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Dan PKRT - OSS

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Dan Pkrt  akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

G.     SOP IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C, KELAS D, DAN KELAS D PRATAMA

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Usaha dari OSS
  3. Feasibility Study ( FS )
  4. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah;

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan   Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, Dan Kelas D Pratama  akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

 

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

H.     SOP IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C, KELAS D,  DAN KELAS D PRATAMA

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Komersial/operasional - OSS
  3. Isian instrument self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana, dan administrasi manajemen;
  4. Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan;
  5. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan/atau sertifikat analisis dampak lingkungan (AMDAL);
  6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  7. Sertifikat Laik Fungsi.

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, Dan Kelas D Pratama   akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

I.     SOP IZIN OPERASIONAL KLINIK

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Operasional/Komersial - OSS
  3. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  4. Persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium;
  5. Foto copy SIP Dokter/Dokter Gigi, Bidan/Perawat dan Apoteker
  6. Dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
  7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Tim Teknis)

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Izin Operasional Klinik  akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

J.     SOP IZIN APOTEK

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Operasional/Komersial - OSS
  3. STRA;
  4. SIPA;

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Izin Apotek  akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

K.     SOP IZIN TOKO OBAT

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Usaha Toko Obat  - OSS
  3. STRTTK;
  4. Surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab teknis;

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan   Izin Toko Obat akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

L.      SOP IZIN IZIN USAHA INDUSTRI

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Usaha Industri  - OSS
  3. Fotocopy Izin Lokasi;
  4. Fotocopy Izin Lingkungan;
  5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  6. Memiliki Akun SIlNas;
  7. Surat Keterangan (bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri);
  8. Menyampaikan Data Industri;

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan   Izin Usaha Industri  akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. 3.            Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

M.    IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Usaha Industri  - OSS
  3. Fotocopy Izin Lokasi;
  4. Fotocopy Izin Lingkungan;
  5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  6. Memiliki Akun SIlNas;
  7. Surat Keterangan (bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri);
  8. Menyampaikan Data Industri;

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan   Izin Perluasan Usaha Industri  akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan..

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

 N.    SOP IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Usaha Kawasan Industri  - OSS
  3. Fotocopy Izin Lokasi;
  4. Fotocopy Izin Lingkungan;

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan   Izin Usaha Kawasan Industri  akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

O.     SOP IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Usaha Kawasan Industri  - OSS
  3. Fotocopy Izin Lokasi;
  4. Fotocopy Izin Lingkungan.

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri  akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

P.     SOP SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  11. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  12. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Sirat Izin Usaha Perdagangan - OSS
  3. Bukti Pelunasan pajak daerah.

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Surat Izin Usaha Perdagangan  akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

Q.     SOP IZIN TANDA DAFTAR GUDANG

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung;
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 jo Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  11. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Tanda Daftar Gudang - OSS
  3. Izin Mendirikan Bangunan

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Tanda Daftar Gudang akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

 R.    SOP IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  9. Peraturan P