Selamat Datang Di Website Resmi "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT" http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

SOP Sektor Sekunder dan Tersier Non OSS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SECTOR SEKUNDER DAN TERSIER NON OSS


A.     SOP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

Dasar Hukum :

  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 JO Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 - 2031;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 203);
  16. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung.
  17. Peraturan Bupati Kutai Barat No 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  18. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  19. Peraturan Bupati Kutai Barat No 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Bukti Kepemilikan Tanah Sertifikat/SPPT/SKPT
  2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.


B.     SOP IZIN REKLAME

Dasar Hukum :

  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 JO. Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 - 2031;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);
  14. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Reklame;
  15. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  16. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung.
  17. Peraturan Bupati Kutai Barat No 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  18. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  19. Peraturan Bupati Kutai Barat No 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Rekomendasi Kecamatan
  3. Keterangan Rfencana Kabupaten (KRK)Peralatan / Perlengkapan :

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Izin Reklame akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

C.    SURAT IZIN PRAKTIK

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/ Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumberdaya Manusia Kesehatan;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/ Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  11. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;
  2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
  3. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
  4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan   Surat Izin Praktik   akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan..

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin.

 

D.     IZIN PRAKTEK APOTEKER

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 jo. Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

 Keterkaitan :

  1. Fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN;
  2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;

 

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Surat Izin Praktek Apoteker akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

E.      SOP IZIN PRAKTIK (SIP) INTERNSIP

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 jo. Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  10. 10.         Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

 

 

 

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN;
  2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Surat Izin Praktek Apoteker akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

  1. F.           SOP SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
  2. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
  3. Surat pernyataan memiliki tempat praktik;
  4. Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik;

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Surat Izin Praktek Apoteker akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin
  9. G.           SOP IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 jo. Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Fotokopi STRTTK;
  2. Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
  3. Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian;

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Surat Izin Praktek Apoteker akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

 

  1. H.           SOP IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL

Dasar Hukum :

  1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Usaha dari OSS
  3. Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa atau Lurah;
  4. Rekomendasi dari Kecamatan;
  5. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas atau Organisasi Profesi;
  6. Surat Pengantar dari Puskesmas setempat;

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Surat Izin Praktek Apoteker akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin
  9. I.             SOP IZIN USAHA SALON KECANTIKAN

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 jo. Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;
  2. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 jo. Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Komersial/operasional - OSS
  3. Rencana Jenis Pelayanan dan Daftar Tarif;
  4. Daftar Ketenagaan Penyelenggara;
  5. Daftar sarana serta peralataan medis yang tersedia;

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Surat Izin Praktek Apoteker akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin
  9. J.           SOP IZIN USAHA BAR

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 jo. Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;
  2. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 jo. Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Komersial/operasional - OSS
  3. Rencana Jenis Pelayanan dan Daftar Tarif;
  4. Daftar Ketenagaan Penyelenggara;
  5. Daftar sarana serta peralataan medis yang tersedia;

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

 

 

 

 

Peringatan :

  1. Permohonan  Surat Izin Praktek Apoteker akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin
  9. K.           SOP SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) GOL B  DAN  C UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG MINUM DI TEMPAT

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 jo. Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;
  2. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 jo. Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Komersial/operasional - OSS
  3. Surat Penunjukan (ASLI) dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung Minum ditempat;
  4. Fotocopy Izin Distributor/Sub Distributor yang masih berlaku;
  5. Fotocopyperizinan teknis dari instansi yang berwenang;

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Gol B, C   akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin
  9. L.           SOP IZIN USAHA JASA TITIPAN KANTOR AGEN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan;
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Operasional/Komersial - OSS
  3. Surat Perjanjian kerjasama antara kantor cabang penyelenggara jasa titipan dengan kantor agen Penyelenggara jasa titipan;
  4. Fotocopy Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan (SIPJT) Kantor Pusat;

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan    Izin Usaha Jasa Titipan Kantor Agen akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. 3.            Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin
  9. M.          SOP IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 88 Tahun 2018 Jo. 45 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  13. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  15. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Operasional/Komersial - OSS
  3. Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  4. Surat rekomendasi dari Gubernur

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan  Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Permohonan   Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. 3.            Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin
  9. N.           SOP IZIN MENDIRIKAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ;
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
  11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat;
  12. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengendalian Bersama Menara Telekomunikasi;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
  16. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  17. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  18. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Usaha - OSS
  3. Rekomendasi peruntukan ruang;
  4. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  5. Izin mendirikan Bangunan menara.

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

 

Peringatan :

  1. Permohonan Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. 3.            Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin
  9. O.           SOP SEKTOR PARIWISATA

Dasar Hukum :

  1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  7. Peraturan Bupati Kutai BaratNomor 14  Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 TentangPendegelesian Kewenangan Pennandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata  – OSS
  3. Izin Lingkungan
  4. Izin Mendirikan Bangunan.

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan   Tanda Daftar Usaha Pariwisata  akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. 3.            Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

P.           SOP IZIN USAHA ANGKUTAN PARIWISATA

Dasar Hukum :

  1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  7. Peraturan Bupati Kutai BaratNomor 14  Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 TentangPendegelesian Kewenangan Pennandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata  – OSS
  3. Izin Lingkungan
  4. Izin Mendirikan Bangunan

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Nomor Antrian
  2. Meja
  3. Kursi
  4. Kompuer
  5. Printer
  6. ATK
  7. Formulir
  8. Kendaraan Dinas

Peringatan :

  1. Permohonan   Tanda Daftar Usaha Pariwisata  akan dilayani apabila persyaratan telah lengkap dan benar.
  2. Permohonan perijinan harus diproses sesuai dangan peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari
  3. Menghindari Praktek percaloan pelayanan perijinan..

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi Tempat Unit Usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda Terima Berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan SK Izin

Q.     SOP IZIN TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAH RAGA

Dasar Hukum :

  1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  7. Peraturan Bupati Kutai BaratNomor 14  Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 TentangPendegelesian Kewenangan Pennandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Keterkaitan :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Tanda Daftar Usah