Selamat Datang Di Website Resmi "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT" http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

SOP SEKTOR PRIMER NON OSS

A.   SOP IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
  2. Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010;
  5. Peraturan Mentei ESDM Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam  Dan Kawasan Pelestarian Alam  Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

  1. SOP Izin Lokasi
  2. SOP Izin Lingkungan

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.
  3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.
  4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.
  5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.
  6. Telepon dan Internet.
  7. Stempel Basah/Cap legalitas.
  8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.
  9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda terima berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.
  9. Data arsip elektronik dan manual.
  10. B.   SOP IZIN GALIAN PENGGELARAN KABEL

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999
  2. Tentang Telekomunikasi;
  3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksana :

1.   Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.

2.   Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.

3.   Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.

4.   Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.

5.   Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.

6.   Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.

7.   Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.

8.   Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.

9.   Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

 

Peralatan/Perlengkapan :

 

1.   Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2.   Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3.   Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4.   Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5.   Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6.   Telepon dan Internet.

7.   Stempel Basah/Cap legalitas.

8.   Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9.   Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda terima berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.
  9. Data arsip elektronik dan manual.
  10. C.   SURAT IZIN INSTALASI PENANGKAL PETIR

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1989 Tentang Pengawasa Instalasi Penyalur Petir;
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu’
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda terima berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.
  9. Data arsip elektronik dan manual.

 

  1. D.   IZIN IZIN INSTALASI GENSET

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Negara Rerpublik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
  2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.

2.   Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.

3.   Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.

4.   Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.

5.   Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.

6.   Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.

7.   Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.

8.   Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.

9.   Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

 

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

 

  1. E.   SOP IZIN PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
  2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 Tanggal 12 Maret 2007 Tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  6. 6.    Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

 

 

 

 

 

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

 

  1. F.   SOP IZIN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

Data arsip elektronik dan manual.

  1. G.   SOP IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Veteriner;
  2. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

SOP SPPL

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. H.   SOP IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN PENANGKARAN Dasar Hukum :
    1. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diluar Habitat Alami;
    2. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
    3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
    5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

-

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

  1. I.     SOP IZIN PENGUMPULAN AIR LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 93 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan;
  2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Laksana Kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit;
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

  1. SOP Izin Lingkungan
  2. SOP Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

 

 

 

  1. J.   SOP IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH (LAND APPLICATION) DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

  1. SOP Izin Lingkungan
  2. SOP Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. K.   SOP IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
  2. Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penglolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

-

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. L.   SOP IZIN PENGANGKUTAN SAMPAH

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
  2. Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penglolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

-

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

 

 

 

 

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. 4.    Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. M.  SOP IZIN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
  2. Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penglolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

-

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. 4.    Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

Data arsip elektronik dan manual.

  1. N.   SOP IZIN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
  2. Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomo P.68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
  4. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

 

Keterkaitan :

  1. SOP Izin Lingkungan
  2. SOP Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. 4.    Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan..

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. O.   SOP IZIN USAHA PEMBENIHAN DAN/ATAU PENDEDERAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Pembudidayaan Ikan;
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

-

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. 4.    Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. P.   SOP IZIN JARING TERAPUNG DAN KERAMBA DI SUNGAI DAN DI DANAU

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

-

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. 4.    Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. Q.   SOP IZIN PASAR

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
  2. Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

 

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

SOP Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. 4.    Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. R.   SOP REKOMENDASI IZIN TERMINAL KHUSUS

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
  2. Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan