Selamat Datang Di Website Resmi "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT" http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

SOP SEKTOR PRIMER OSS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKTOR PRIMER OSS

  1. A.   SOP IZIN USAHA PERKEBUNAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila di perlukan).

Keterkaitan :

  1. SOP Izin Lokasi
  2. SOP Izin Lingkungan
  3. SOP Suara Izin Usaha Perdagangan

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.
  3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.
  4. Cheklist kelengkapan dokumenizin dan lembar Disposisi.
  5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.
  6. Telepon dan Internet.
  7. Stempel Basah/Cap legalitas.
  8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.
  9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

 

 

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda terima berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.
  9. Data arsip elektronik dan manual.
  10. B.   SOP IZIN USAHA OBAT HEWAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksana :

1.   Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.

2.   Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.

3.   Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.

4.   Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.

5.   Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.

6.   Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.

7.   Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.

8.   Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.

9.   Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

1.   SOP Izin Lokasi

2.   SOP Izin Lingkungan

3.   SOP Surat Izin Usaha Perdagangan

Peralatan/Perlengkapan :

1.   Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2.   Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3.   Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4.   Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5.   Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6.   Telepon dan Internet.

7.   Stempel Basah/Cap legalitas.

8.   Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9.   Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

 

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda terima berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.
  9. Data arsip elektronik dan manual.
  10. C.   SURAT IZIN USAHA TANAMAN PANGAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

1. SOP Izin Lokasi

2. SOP Izin Lingkungan

3. SOP Surat Izin Usaha Perdagangan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.
  2. Nama Unit Usaha.
  3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda terima berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.
  9. Data arsip elektronik dan manual.

 

  1. D.   IZIN IZIN USAHA HORTIKULTURA

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.

2.   Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.

3.   Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.

4.   Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.

5.   Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.

6.   Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.

7.   Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.

8.   Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.

9.   Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

 

 

 

 

Keterkaitan :

1.   SOP Izin Lokasi

2.   SOP Izin Lingkungan

3.   SOP Surat Izin Usaha Perdagangan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. E.   SOP IZIN USAHA PETERNAKAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian;
  4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/Ot.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. 7.    Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

1.  SOP Izin Lokasi

2.  SOP Izin Lingkungan

3.  SOP Surat Izin Usaha Perdagangan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. F.   SOP PENDAFTARAN USAHA PERKEBUNAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

1.  SOP Izin Lokasi

2.  SOP Izin Lingkungan

3.  SOP Surat Izin Usaha Perdagangan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

Data arsip elektronik dan manual.

  1. G.   SOP PENDAFTARAN USAHA TANAMAN PANGAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat..

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

1. SOP Izin Lokasi

2. SOP Izin Lingkungan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. H.   SOP PENDAFTARAN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURA

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

1. SOP Izin Lokasi

2. SOP Izin Lingkungan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

  1. I.     SOP PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

  1. SOP Izin Lokasi
  2. SOP Izin Lingkungan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. J.   SOP IZIN LINGKUNGAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

  1. SOP Izin Lokasi

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

 

  1. K.   SOP SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penetapan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

-

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. L.   SOP IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK USAHA JASA (PENGUMPULAN)

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

1. SOP Izin Lokasi

2. SOP Izin Lingkungan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

 

 

 

 

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. 4.    Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. M.  SOP IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK PENGHASIL (PENYIMPANAN)

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

1. SOP Izin Lokasi

2. SOP Izin Lingkungan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. 4.    Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

Data arsip elektronik dan manual.

  1. N.   SOP IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

 

Keterkaitan :

  1. SOP Izin Lokasi
  2. SOP Izin Lingkungan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. 4.    Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan..

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. O.   SOP SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat..

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

-

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. 4.    Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. P.   SOP TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

-

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. 4.    Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. Q.   SOP TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan bidang Perizinan Sektor Primer.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan Izin yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Sektor Primer.
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas perizinan.
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila diperlukan).

Keterkaitan :

-

Peralatan / Perlengkapan :

1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.

3. Formulir Permohonan dan Persyaratan Izin.

4. Cheklist kelengkapan dokumen izin dan lembar Disposisi.

5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.

6. Telepon dan Internet.

7. Stempel Basah/Cap legalitas.

8. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

9. Kendaraan Operasional (untuk keperluan Peninjauan Lapangan).

Peringatan :

  1. Permohonan Perizinan harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Permohonan Perizinan harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku, sehingga tidak menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
  3. Proses Perizinan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian Izin yang telah ditentukan.
  4. 4.    Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan Perizinan.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Identitas Pemohon / Pelaku Usaha.

2. Nama Unit Usaha.

3. Alamat Pemohon dan Lokasi tempat unit usaha.

4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.

5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.

6. Tanggal Tanda terima berkas.

7. Disposisi dan Memo.

8. Tanggal Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin.

9. Data arsip elektronik dan manual.

  1. R.   SOP TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Developed by Beesolution