Selamat Datang Di Website Resmi "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT" http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

SOP PENGADUAN DAN SKM NON OSS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN DAN SKM NON OSS

A.   SOP PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Dasar Hukum :

  1. Undang-undang No. 25 Tahun 2009  tentang Pelayanan Publik
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
  4. Perpres No.97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No.15 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal.
  6. Perpres No. 97 tahun 2014 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat No.16 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat.
  8. Permendagri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat.
  10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksanaan :

  1. Minimal Lulusan SLTA (semua jurusan)
  2. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pengaduan,Informasi Layanan Perijinan dan Non Perijinan
  3. Memahami proses aturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengaduan,Informasi Layanan Perijinan dan Non Perijinan
  4. Berwawasan luas
  5. Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab
  6. Bisa bekerjasama dalam team
  7. Mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer

Keterkaitan :

  1. SOP Izin Lokasi
  2. SOP Izin Lingkungan

Peralatan / Perlengkapan :

  1. Personal Computer(PC) / Laptop
  2. Printer
  3. Alat Tulis Kantor
  4. Ruang Rapat
  5. Meja dan Kursi
  6. Bahan dan Materi-materi lain yang di perlukan

Peringatan :

Tidak dilaksanakannya SOP ini sesuai dengan tahapannya dapat mengakibatkan permasalahan di kemudian hari

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Form Pengaduan
  2. Surat Balasan

 

 

B.   SOP PENILAIAN SURVEI KEPUASAN MASARAKAT

Dasar Hukum :

  1. UU Noor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  2. UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  3. UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  4. PP Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  7. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat  Daerah
  8. Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota
  12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Araratur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
  13. Permen Pendayagunaan Paratur Negara Reformasi Birokrasi  No 16 Tahun 2014 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat
  14. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kabupaten Kutai Barat
  15. Peraturan Bupati Kutai Barat No. 22 Tahun 2010 Tentang Tatalaksana Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan terpadu di Kabupaten Kutai Barat
  16. Peraturan Bupati Kutai Barat No. 24 Tahun 2010 Tentang Prosedur Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  18. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat
  19. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas jabatan Strukturan Pada  Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat
  20. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

Kualifikasi Pelaksana :

  1. Memiliki Kemampuan Pelayanan.
  2. Memiliki Kemampuan Berkomunikasi dengan baik.
  3. Kemampuan dalam mengoperasikan Komputer.
  4. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan yang dilayani.
  5. Mengetahui dan Memahami proses dan dasar aturan Perundang-undangan yang terkait dengan Survei Kepuasan Masyarakat
  6. Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam memproses berkas SKM
  7. Diutamakan bisa bekerjasama dalam team.
  8. Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab dan Tepat Waktu.
  9. Siap Menerima Perintah Atasan (apabila di perlukan)

 

Keterkaitan :

  1. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  2. SOP Pengelolaan Pengaduan
  3. SOP Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Peralatan/Perlengkapan :

  1. Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Ruang Front Office dan Back Office, ruang tunggu dan Toilet.
  3. Formulir Kuissioner SKM.
  4. Kelengkapan Persyaratan Responden/Blangko Kuisioner.
  5. Meja, Kursi Kerja, Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer.
  6. Telepon dan Internet.
  7. Lemari Dokumen dan Ruang Arsip.

Peringatan :

  1. Pengisian Blangko Kuisioner SKM harus lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
  2. Hasil Pengolahan Penilaian SKM harus diproses sesuai dengan Peraturan dan SOP yang berlaku.
  3. Proses Pelaksanaan tidak boleh melebihi batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan.
  4. Menghindari Praktek Gratifikasi Pelayanan.

Pencatatan dan Pendataan :

  1. Identitas Responden.
  2. Nama Bidang Usaha.
  3. Alamat Responden.
  4. Jenis Usaha dan Sub Sektor Usaha.
  5. Memverifikasi Kelengkapan Berkas.
  6. Tanggal Tanda terima berkas.
  7. Disposisi dan Memo.
  8. Tanggal Pengisian Kuisioner.
  9. Data arsip elektronik dan manual.