Selamat Datang Di Website Resmi "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT" http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

Profil DPMPTSP Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Kutai Barat dibentuk berdasarkan UU No. 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan kota Bontang, tertanggal 4 Oktober 1999. Luas wilayahnya adalah sekitar 31.628,70 km2  dengan karakteristik iklim tropika humida. Berdasarkan data tahun 2015 penduduk Kabupaten Kutai Barat yang masuk ke dalam kategori penduduk usia kerja adalah sebesar 115.438 jiwa  (80.15%). Dimana 61,361 (53.15%) jiwa adalah laki-laki dan 54.077 jiwa (46.85%), penduduk yang masuk ke dalam kategori penduduk usia kerja adalah 131.913 jiwa (78,66% dari jumlah penduduk). Situasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat tergolong cukup kondusif. Kutai Barat kaya akan potensi Sumber Daya Alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Faktor – faktor potensial tersebut telah menarik para investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modal di Kabupaten Kutai Barat.

Pemerintah Daerah, Investor dan Masyarakat merupakan segitiga yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka kemajuan kesejahteraan suatu wilayah. Kehadiran investor dapat memacu pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan sebagai sumber-sumber PAD. Pemerintah dan masyarakat berfungsi sebagai pengawas serta kontrol sosial agar tidak terjadi salah arah dan penyalahgunaan yang menjurus kepada eksploitasi kekayaan alam. Selain itu, masyarakat merupakan sumber ketersediaan tenaga kerja. Di sisi lain, Pemerintah dan Investor berfungsi untuk menata, mengatur dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Pengaturan yang tepat untuk pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan potensi-potensi Kutai Barat secara optimal, melalui kerjasama antara Pemerintah, Masyarakat dan Investor, sangat penting demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Barat itu sendiri. Dalam hal ini, pelayanan perijinan secara terpadu memegang peranan yang sangat vital.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menangani permasalahan terkait pengurusan perijinan, antara lain :

  1. Pelayanan yang tidak efektif dan efisien. Pelayanan yang lamban dan berbelit, serta kurang profesional yang terjadi karena rendahnya kualitas SDM dan tidak jelasnya prosedur.
  2. Tidak adanya kepastian waktu dan biaya.
  3. Pelayanan Izin yang tersebar.
  4. Overlapping layanan izin.
  5. Lemahnya database.
  6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.
  7. Rentan KKN.
  8. Tidak adanya reward and punishment.
  9. Partisipasi masyarakat kurang.

Kehadiran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan – permasalahan tersebut di atas. Dengan berpijak pada pemahaman tersebut, Kabupaten Kutai Barat pun membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  Kabupaten Kutai Barat, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dalah melaksanakan urusan pemerintah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Tugas pokok ini sejalan dengan pertanggungjawaban daerah atas segala proses yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrument akuntabilitas daerah yang merupakan bagian terpenting untuk ditata, agar pada akhirnya menjadi instrument good governance.

Tujuan

Setiap perencanaan dan pengembangan usaha/bisnis/investasi memerlukan analisa usaha yang cermat berdasarkan data dan pengkajian agar dapat memberikan hasil yang baik bagi masyarakat, investor dan pemerintah setempat. Data-data dimaksud disini antara lain adalah karakteristik wilayah secara umum, data administratif, data infrastruktur, data potensi wilayah, data kependudukan (SDM, kelembagaan Pemerintah dan Kelembagaan Ekonomi Mikro dan Makro). Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan bagian indikator perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat suatu wilayah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memegang peranan penting dalam memastikan terselenggaranya pelayanan administrasi yang tertib, pemberian ijin pemanfaatan atas potensi Sumber Daya Alam sesuai tata ruang dan peruntukannya, kerjasama dan penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem yang terpadu, fasilitasi terhadap pengendalian dan pengawasan investasi secara terpadu, analisis Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya, serta mempromosikan potensi – potensi unggulan daerah. Pada akhirnya, tujuan dibentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat adalah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kutai Barat melalui peningkatan iklim investasi untuk memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

 

@November 2020