Selamat Datang Di Website Resmi "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT" http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

SP Pengaduan dan SKM

 A. INFORMASI LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
    Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010
  4. Peraturan Mentei ESDM Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam  Dan Kawasan Pelestarian Alam  Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Persyaratan Pelayanan :

  1. Surat Permohonan
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  3. Fotocopy KTP, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari KEMENKUMHAM
  4. Fotocopy Izin Lokasi
  5. Fotocopy Izin Lingkungan
  6. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat
  7. Rekomendasi Teknis Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (apabila berada dalam Kawasan Hutan)
  8. Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)
  9. Surat Pernyataan Pakta Integritas

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha mengajukan Surat Permohonan Perizinan dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office)

 

 

  1. Petugas FO memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, maka berkas permohonan perizinan tersebut dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  2. Berkas Permohonan lengkap di catat dalam Buku Penerimaan Berkas/Buku Registrasi dan memberikan Tanda Terima Dokumen Perizinan ke Pelaku Usaha, kemudian berkas permohonan diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk menyampaikan Disposisi
  3. Penyampaian Disposisi secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer, Kemudian BO mempelajari, meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  4. BO Melakukan Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) dengan TIM Teknis
  5. BO melakukan Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer dan Kepala Dinas
  6. Keputusan Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui atau Ditolak, jika Ditolak BO mencetak draf Surat Pengembalian berkas permohoan ditolak
  7. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
  8. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
  9. Surat dan berkas permohonan Perizinan Ditolak dikembalikan kepada Pelaku Usaha melalui FO dan Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan
  10. Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui, BO melakukan mencetak Draf Surat/Dokumen Izin
  11. Draf Surat  Surat/Dokumen Izin Disetujui diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
  12. Draf Surat/Dokumen Izin Disetujui terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
  13. Surat/Dokumen Izin Disetujui telah ditandatangani Kepala Dinas, kemudian  Surat/Dokumen Izin diserahkan ke Pelaku Usaha melalui FO

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Pelaksanaan Teknis 5 (lima) Hari Kerja
  2. Pelaksanaan Izin 3 (tiga) Hari Kerja

 

 

 

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan : Surat Keputusan Izin Tenaga Kerja Asing

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja
  9. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

1. Pengaduan langsung:

  1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
  2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
  3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
  4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

2. Pengaduan tidak langsung:

  1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
  2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
  3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

          Jumlah Pelaksana :  5 (lima) orang

 

 

 

 

         Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan Maklumat Pelayanan

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

B.   PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan    Publik
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penggelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negar dan eformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
  7. Peratura Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penggelolaan Pengaduan PelayananPublik Secara Nasional
  8. Peraturn Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembang Sistem Penggelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Persyaratan Pelayanan :

  1. Pengaduan langsung:
    1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
    2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
    3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
    4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

 

 

 

 

 

  1. Pengaduan tidak langsung:
    1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
    2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
      1. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-            Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-            Sms            : 0821 5027 5769

-            Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

-            Website       :  www.dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pengguna Jasa menyampaikan Pengaduan/Keluhan melalui: (Langsung, Telepon, SMS, Email,  Faksimili, Kotak pengaduan, Wibsite) dengan menyertakan fotocopy/scan identitas diri.
  2. Petugas Loket Pengaduan menerima laporan pengaduan dari pengguna jasa dengan persyaratan  lengkap.
  3. Petugas Loket Pengaduan melakukan registrasi/entry data terhadap pengaduan pengaduan yang masuk dan memberikan Resi/NomorPengaduan kepada Pengguna Jasa.
  4. Tim Penanganan Pengaduan melakukan analisa penyebab terjadinya pengaduan
  5. Tim Penanganan Pengaduan menetapkan tindakan yang akan di lakukan untuk penyelesaian pengaduan
  6. Tim Penanganan Pengaduan memberikan informasi kepada pengguna jasa mengenai tindakan yang akan di lakukan untuk penyelesaian pengaduan.
  7. Tim Penanganan Pengaduan mengambil tindakan penyelesaian pengaduan pengguna jasa dapat menyampaikan Pertanyaan puas/Tidak puas baik secara lisan maupun tertulis atas hasil penyelesaian pengaduan kepada Tim Penanganan Pengaduan
  8. Apabila Pengguna Jasa merasa tidak puas dengan hasil penyelsaian pengaduan, akan menganalisa kembali penyebab pengaduan dan mengambil tindakan penyelesaian
  9. Apabila pengguna jasa merasa  puas degan hasil penyelesaian pengaduan maka kegiatan pelayanan Pengaduan Masyarakat telah selesai dilaksanakan.

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Pengaduan langsung

Jangka waktu penyelesaian selama 3 (Tiga) hari terhitung sejak aduan disampaikan oleh pengguna jasa kepada petugas pengaduan dengan persyaratan jika lengkap dan benar.

  1. Pengaduan tidak langsung Jangka waktu penyelesaian maksimal selama 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak aduan disampaikan oleh pengguna jasa melaui sarana pengaduan dengan persyaratan lengkap dan benar.

 

 

Biaya/ Tarif : GRATIS

Produk Pelayanan : Layanan Pengaduan Masyarakat

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja
  9. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

1. Pengaduan langsung:

  1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
  2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
  3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
  4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

2. Pengaduan tidak langsung:

  1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
  2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
  3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

          Jumlah Pelaksana :  5 (lima) orang

         Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan Maklumat Pelayanan

 

 

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

 

C. STANDAR PELAYANAN PELAPORAN LAPORAN KEGIATAN ENANAMAN MODAL (LKPM) ON LINE

Dasar Hukum :

  1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Persyaratan Pelayanan :

  1. Investor terlebih dahulu memperoleh hak akses berupa ID pengguna  (username) dan kode akses (password) dari BKPM. Jika investor sebelumya telah mempunyai hak akses untuk menggunakan sistem pelayanan perizinan on line (SPIPISE Online), maka investor dapat menggunakan hak akses tersebut untuk menggunakan aplikasi LKPM Online

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Bagi investor yang belum memilik hak akses, dapat mengikuti langkah sebagai berikut :
  2. Silahkan mengunjungi alamat : http://online-spipise.bkpm.go.id/
  3. Pilih menu bahasa Indonesia
  4. Pada halaman website yang telah terbuka, tekan tombol Pendaftaran Akun
  5. Kemudian pilih jenis hak akses, Perizinan dan Pelaporan (LKPM) untuk PMA/PMDN kewenangan PTSP-Pusat BKPM
  6. Silahkan Anda isi formulir, kemudian setelah lengkap, tekan tombol Daftar.
  7. BKPM kemudian akan memverifikasi pengajuan hak akses tersebut. Investor akan menerima notifikasi atau informasi lebih lanjut melalui email.
  8. Aplikasi LKPM online
  9. Halaman Login

Untuk menggunakan aplikasi LKPM Online, terlebih dahulu jalankan aplikasi browser Google Chrome atau Mozila Firefox. Pada kolom isian website web browser tersebut ketikkan alamat sebagai berikut : lkpmonline.go.id lalu tekan tobol enter.

  1. Halaman utama

Setelah proses login berhasil, akan tampil halaman informasi berupa himbauan agar tidak menggunakan lebih dari 1 tab/browser untuk memproses aplikasi LKPM. Kemudian klik tombol ‘OK’

Bagian pencarian LKPM ini berfungsi untuk melakukan pencarian LKPM berdasarkan parameter pencarian ‘Tahun’, ‘Tahap’ dan ‘Status’ laporan. Baik laporan yang masih dalam proses maupun yang sudah selesai proses (final)

 

Bagian daftar LKPM berfungsi untuk menampilkan data hasil pencarian LKPM serta aksi yang bisa dilakukan selanjutnya. Jika pada kolom ‘Status’ laporan adalah ‘Draft’ atau ‘Perlu Perbaikan’, maka LKPM dapat di-edit dan di-hapus pada kolom ‘Aksi’. Jika pada kolom ‘Status’ laporan adalah ‘Terkirim’ atau

‘Sudah Diperbaiki’, maka LKPM dapat di-review oleh reviewer.

 

Bagian Penambahan LKPM berfungsi untuk membuat LKPM perusahaan dengan parameter

tahapan pelaporan, yaitu ‘Tahap Konstruksi’ atau ‘Tahap Produksi’.

 

Jika pihak perusahaan hendak membuat LKPM baru, maka pengguna dapat memilih antara ‘Tahap Konstruksi’ atau ‘Tahap Produksi’. Jika pengguna memilih ‘Tahap Konstruksi’, maka pengguna harus memilih periode triwulan dan tahun dengan acuan Surat Persetujuan (SP)/Izin Prinsip (IP) atau Pendaftaran Penanaman Modal (PPM). Sementara jika pengguna memilih ‘Tahap Produksi’, maka pengguna dapat memilih periode semester dan periode tahun.

  1. LKPM Tahap Konstruksi

Tahap Konstruksi adalah tahap dimana perusahaan belum memiliki Izin Usaha untuk proyek atau kegiatan usaha yang datanya akan dilaporkan melalui LKPM. Data LKPM tahap konstruksi ini dilaporkan secara berkala setiap tiga bulan satu kali (per triwulan).

 

Batas Akhir Pelaporan

Triwulan I

5 April

Triwulan II

5 Juli

Triwulan III

5 Oktober

Triwulan IV

5 Januari

Berikut tahapan pengisian form pada LKPM tahap konstruksi. Setelah login berhasil, lakukan seperti yang terlihat pada penjelasan Gambar 10, dengan memilih terlebih dahulu ‘Tahap Konstruksi’ kemudian tentukan ‘Triwulan’ dan ‘Tahun’ pelaporan, serta pilih ‘Acuan’ atau izin referensi SP/IP atau PPM yang diajukan untuk pelaporan. Kemudian klik tombol ‘Tambah LKPM Baru’.

 

III.1 Keterangan Perusahaan

Setelah klik tombol ‘Tambah LKPM Baru’ berhasil, akan tampil halaman ‘Keterangan Perusahaan’. Keterangan perusahaan menjelaskan mengenai data umum milik perusahaan bersangkutan. Data ini langsung diambil dari database dan tidak memerlukan masukan dari pengguna.

Apabila ada perubahan data perusahaan dapat dilakukan perubahan data dengan klik tombol ‘Edit Data Perusahaan’, kemudian klik tombol ‘Simpan Data Perusahaan’ untuk menyimpannya.

Jika LKPM yang dibuat adalah tahap konstruksi maka ‘Daftar Perijinan yang Dimiliki’ yang akan ditampilkan adalah nomor Surat Persetujuan atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan tanggal penerbitannya. Pengguna harus memilih salah satu dari daftar perizinan tersebut dan spesifik proyek atau kegiatan usahanya, yang berkaitan dengan LKPM yang dibuat. Kemudian klik tombol ‘Lanjut’ untuk melanjutkan proses. Jika dalam satu perizinan terdiri dari beberapa lokasi dan beberapa bidang usaha, maka perusahaan diwajibkan untuk mengisi laporan pada tiap lokasi dan tiap bidang usaha tersebut.

III.2 Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Halaman berikutnya adalah halaman ‘Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal’, terdiri atas 12 jenis

perizinan untuk melengkapi data pelaporan.

Halaman ini berfungsi untuk mengisikan/menampilkan perizinan-perizinan yang dimiliki oleh perusahaan yang diterbitkan baik dari instansi pusat maupun daerah. Halaman ini memiliki tombol tambah (+) untuk menambah jumlah izin yang dimiliki dan kurang (-) untuk menghapus jumlah perizinan yang dimiliki. Klik tombol ‘Lanjut’ untuk melanjutkan proses.

 

III.3 Realisasi Investasi

Halaman berikutnya adalah pendataan realisasi investasi, sumber pembiayaan, tenaga kerja dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bagian ‘Realisasi Investasi’ pengguna dapat memasukkan data investasi tambahan sesuai periode dibuatnya LKPM. Sementara kolom investasi ‘Total’ akan secara otomatis terisi dengan akumulasi tambahan investasi dari data-data LKPM yang pernah dikirim sebelumnya.

Untuk lebih memahami, mengenai perbedaan Modal Tetap dan Modal Kerja khususnya dalam pengisian

LKPM tahap Konstruksi, berikut kami berikan ilustrasi tambahan beserta penjelasan mengenai realisasi investasi. LKPM tahap konstruksi wajib disampaikan oleh perusahaan baik yang masih dalam proses konstruksi maupun dalam tahap produksi percobaan. Tahap produksi percobaan adalah tahapan produksi selama satu turn over yang dilakukan oleh perusahaan sebelum produksi komersial untuk mengevaluasi produk dan proses produksi secara keseluruhan. Untuk bidang usaha industri, satu turn over umumnya berlangsung selama tiga bulan produksi.

 

 

Tahap Konstruksi

Produksi Percobaan

Modal Tetap

Nilai      perolehan      pembelian      tanah,

pembangunan gedung, pembelian mesin dan suku cadang.

Gaji/upah tenaga kerja dimasukkan dalam pos sesuai kegiatan (misal gaji karyawan konstruksi masuk ke bangunan, dsb) atau masuk ke lain-lain.

Nilai      perolehan      pembelian      tanah,

pembangunan  gedung,  pembelian  mesin dan suku cadang.

Modal Kerja

Dikosongkan (nol).

Realisasi     pengeluaran     bahan     baku,

gaji/upah karyawan dan biaya overhead selama perusahaan melakukan percobaan produksi

 

III.4 Sumber Pembiayaan

Pada bagian ‘Sumber Pembiayaan’ pengguna dapat mengisikan data sumber pembiayaan tambahan sesuai periode dibuatnya LKPM. Sementara field sumber pembiayaan ‘Total’ akan secara otomatis diambil dari data-data LKPM yang pernah dibuat sebelumnya.

III.5  Penggunaan Tenaga Kerja

Pada bagian ‘Penggunaan Tenaga Kerja’ pengguna dapat mengisikan data tenaga kerja yang telah terealisasi hingga pelaporan ini dibuat.

 

III.6  Permasalahan

Pada bagian ‘Permasalahan Yang Dihadapi Perusahaan’ pengguna dapat mengisikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan hingga pelaporan ini dibuat. Setelah terisi semua pada halaman ini, klik tombol ‘Lanjut’ untuk ke halaman berikutnya.

 

III.7  Petugas yang dapat dihubungi

Halaman berikutnya adalah halaman pendataan petugas yang dapat dihubungi terkait dengan data LKPM

yang dilaporkan pihak perusahaan.

Halaman ini berfungsi untuk mengisikan contact person yang bertanggung jawab dalam pengisian LKPM

dan dapat dihubungi oleh pihak BKPM, PDPPM dan PDKPM atas LKPM yang dibuat.

Pada setiap halaman terdapat tombol “Batal, simpan sebagai draft”, “Kembali”, dan “Lanjut”. Jika pengguna memilih “Batal, simpan sebagai draft”, maka LKPM otomatis akan tersimpan sebagai draft. Pada halaman akhir, pengguna yang menyusun LKPM dapat memilih untuk mengirimkan LKPM atau tetap menyimpannya sebagai draft.

  1. LKPM Tahap Produksi

Tahap Produksi adalah tahap dimana perusahaan sudah memiliki Izin Usaha untuk proyek atau kegiatan usaha yang datanya akan dilaporkan melalui LKPM. Data LKPM tahap produksi ini dilaporkan secara berkala setiap enam bulan satu kali (per semester).

 

 

Batas Akhir Pelaporan

Semester I

5 Juli

Semester II

5 Januari

 

Berikut tahapan pengisian form pada LKPM tahap produksi. Setelah login berhasil,

, dengan memilih terlebih dahulu ‘Tahap Produksi’ dan tentukan ‘Semester’ dan ‘Tahun’ pelaporan. Kemudian klik tombol ‘Tambah LKPM Baru’.

 

IV.1  Keterangan Perusahaan

Setelah  klik  tombol  ‘Tambah  LKPM  Baru’  berhasil,  akan  tampil  halaman  ‘Keterangan  Perusahaan’.

Keterangan perusahaan menjelaskan mengenai data umum milik perusahaan bersangkutan. Data ini langsung diambil dari database dan tidak memerlukan masukan dari pengguna.

Apabila ada perubahan data perusahaan dapat dikalukan perubahan data dengan klik tombol ‘Edit Data

Perusahaan’, kemudian klik tombol ‘Simpan Data Perusahaan’ untuk menyimpannya.

Jika LKPM yang dibuat adalah tahap produksi maka pada ‘Daftar Perizinan Yang Dimiliki’ akan ditampilkan adalah nomor Izin Usaha Penanaman Modal dan tangal disertai data proyek atau kegiatan usaha. Pengguna harus memilih salah satu dari daftar perizinan dan spesifik proyek atau kegiatan usaha tersebut

yang berkaitan dengan LKPM yang dibuat. Klik tombol ‘Lanjut’ untuk melanjutkan proses.

 

IV.2  Realisasi Investasi

 

Halaman berikutnya adalah halaman pendataan realisasi investasi, sumber pembiayaan, penggunaan tenaga kerja dan produksi.

Pada bagian ‘Realisasi Investasi’ pengguna dapat memasukkan data investasi tambahan sesuai periode

dibuatnya LKPM, sementara field investasi ‘Total’ akan secara otomatis diambil dari data-data LKPM yang pernah dibuat sebelumnya.

 

IV.3  Sumber Pembiayaan

Pada bagian ‘Sumber Pembiayaan’ pengguna dapat mengisikan data sumber pembiayaan tambahan

sesuai periode dibuatnya LKPM. Sementara field sumber pembiayaan ‘Total’ akan secara otomatis diambil dari data-data LKPM yang pernah dibuat sebelumnya.

 

IV.4  Penggunaan Tenaga Kerja

Pada bagian ‘Penggunaan Tenaga Kerja’ pengguna dapat mengisikan data tenaga kerja yang terealisasi

hingga laporan ini dibuat.

 

IV.5  Permasalahan

Pada bagian ‘Permasalahan Yang Dihadapi Perusahaan’ pengguna dapat mengisikan permasalahan yang

dihadapi oleh perusahaan.

 

IV.6  Realisasi Produksi

Pada bagian ‘Realisasi Produksi’ menunjukkan data produksi yang terdapat dalam LKPM yang dibuat. Jika pengguna memilih untuk menambah data produksi klik tombol ‘Tambah Data’ dan akan muncul halaman

‘Tambah Data Produksi’.

 

IV.7  Tambah Data Produksi

Masukkan Jenis Barang dan Jasa, KBLI, Satuan, Realisasi produk dan nilai ekspor. Ketika pengguna menge-klik tombol ‘Cari Kode KBLI’, akan muncul pop-up pengisian KBLI.

 

IV.8 Petugas yang dapat dihubungi

Halaman ini berfungsi untuk mengisikan contact person yang dapat dihubungi oleh pihak BKPM, PDPPM

dan PDKPM terkait LKPM yang dibuat.

Pada setiap halaman terdapat tombol ‘Batal, simpan sebagai draft’, ‘Kembali’, dan ‘Lanjut’. Jika pengguna memilih ‘Batal, simpan sebagai draft’, maka LKPM otomatis akan tersimpan sebagai draft. Pada halaman akhir, pengguna yang menyusun LKPM dapat memilih untuk mengirimkan LKPM atau tetap menyimpannya sebagai draft.

 

  1. Approval LKPM

LKPM yang sudah dibuatkan baik ‘Tahap Konstruksi’ ataupun ‘Tahap Produksi’ oleh investor, ketika klik tombol ‘Kirim LKPM’ pada halaman akhir pembuatan pelaporan, aplikasi LKPM secara otomatis akan diterima oleh pengguna atau reviewer baik Kepala Seksi maupun Kepala Sub Direktorat di Unit Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Pusat berdasarkan wilayah kerja. Yang dilakukan oleh reviewer adalah akses ke  http://lkpmonline.bkpm.go.id pada kolom isian alamat web (url) browser.

Kemudian login sebagai Kepala Seksi atau Kepala Sub Direktorat wilayah kerja. Setelah tampil halaman utama, klik link Review pada daftar LKPM.

Pada halaman akhir pemeriksaan LKPM terdapat tombol untuk meminta perbaikan dan menyetujui LKPM. Jika LKPM masih memerlukan perbaikan, maka reviewer dapat memilih tombol “Permintaan Perbaikan”. Hal ini akan membuat status LKPM yang tadinya “terkirim” berubah menjadi “perlu perbaikan” dan

membuat LKPM dapat di-edit oleh pihak perusahaan yang mengisikan data LKPM sebelumnya.

Catatan  perbaikan  yang  dibuat  oleh  reviewer  akan  tampil  pada  halaman  yang  di-edit  oleh  pihak perusahaan mengisikan data LKPM.

Sementara jika LKPM sudah dapat disetujui, reviewer dapat memilih tombol “Kirim LKPM” sehingga status

LKPM akan berubah menjadi “disetujui”. Pada tahap ini proses LKPM pada aplikasi dianggap selesai.

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

 

Batas Akhir Pelaporan

Triwulan I

5 April

Triwulan II

5 Juli

Triwulan III

5 Oktober

Triwulan IV

5 Januari

 

Biaya/ Tarif : -

Produk Pelayanan :

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per triwulan

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

Komputer atau Laptop, Jaringan Internet, Website BKPM atau SPIPISE (http://lkpmonline.bkpm.go.id)

Kompetensi Pelaksana :

Investor baik PMA maupun PMDN

Pengawas Internal :

Investor, BKPM, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, DPMPTSP Kabupaten Kutai Barat

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

BKPM, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dan DPMPTSP Kabupaten Kutai Barat.

Jumlah Pelaksana :

5 (lima) orang

         Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan Maklumat Pelayanan

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

Pelaporan LKPM didampingi dan dipantau oleh aparatur DPMPTSP, dilaporkan secara berkala kepada pimpinan.

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

 

 

 

 

D. Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Dasar Hukum :

  1. UU Noor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman ModalUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi;
  2. UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  3. UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  4. PP Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat  Daerah
  10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
  11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  12. Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah  Kabupaten Kutai Barat
  18. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas jabatan Strukturan Pada  Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat
  19. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Persyaratan Pelayanan :

  1. Menerima pelayanan pada DPMPTSP
  2. Mengisi kuisioner
  3. Fotocopy KTP atau tanda pengenal lain.

 

 

 

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Tim memberikan blangko survei SKM disertai dengan penjelasan cara pengisian.
  2. Pengisian langsung di kantor ataupun dirumah yang bersangkutan
  3. Blangko kuisioner yang telah diisi dikembalikan dan diterima oleh petugas SKM
  4. Petugas SKM memeriksa hasil pengisian kuissioner dan kelengkapan/KTP yang bersangkutan.
  5. Petugas SKM memberi nomor serta dikelompokkan berdasarkan tanggal dan bulan pengisian.
  6. Tim SKM mengolah dan mentabulasikan data dari hasil pengisian kuisioner SKM setiap teriwulan dan tahunan
  7. Hasil tabulasi data dilaporkan dan di publikasikan
  8. Hasil tabulasi data dugunakan sebagai bahan masukan/evaluasi penyelenggaraan pelayanan public pada DPMPTSP.

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Pelaksanaan survei 15 menit
  2. Hasil laporan SKM per 3 bulan

Biaya/ Tarif :-

Produk Pelayanan :

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office khusus SKM
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja
  9. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana :

SMA/D3, S1

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

 

 

 

 

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

1. Pengaduan langsung:

  1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
  2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
  3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
  4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

2. Pengaduan tidak langsung:

  1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
  2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
  3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

          Jumlah Pelaksana :

5 (lima) orang

         Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan Maklumat Pelayanan

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan