Selamat Datang Di Website Resmi "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT" http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

SP Sekunder dan Tersier Non OSS

 

  1. A.   STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

Dasar Hukum :

  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 JO Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 – 2031;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 203);
  16. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung.
  17. Peraturan Bupati Kutai Barat No 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

 

 

 

  1. Peraturan Bupati Kutai Barat No 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Persyaratan Pelayanan :

ADMINISTRASI :

  1. Formulir Permohonan IMB yang ditandatangani oleh Pemohon;
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atau Identitas lainnya yang masih berlaku;
  3. Fotocopy Dokumen Legalitas Badan Hukum dalam hal Permohonan IMB dilakukan oleh Badan Hukum;
  4. Surat Kuasa dari Pemilik bangunan gedung dalam hal Pemohon bukan pemilik bangunan gedung;
  5. Fotocopy Surat Bukti Status Hak Atas Tanah;
  6. Fotocopy Tanda Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;
  7. Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
  8. Surat Perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang ha katas tanah dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah;
  9. Data kondisi atas situasi tanah, meliputi :

a)    Gambar Peta Lokasi lengkap dengan Kontur Tanah;

b)    Batas-batas Tanah yang dikuasi;

c)    Luas Tanah; dan

d)    Data Bangunan Gedung Eksisting dalam hal terdapat bangunan gedung pada area / persil.

10. Fotocopy Keterangan Rencana Kabupaten (KRK);

11. Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (Jika Permohonan IMB Rumah Ibadah);

12. Surat Pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan

13. Dokumen dan Surat terkait :

Dalam Hal Bangunan Gedung baru Sederhana sampai dengan 2 (Dua) lantai Dokumen dan Surat Terkait meliputi :

  • Data Perencana Konstruksi, apabila Dokumen Rencana Teknis dibuat oleh Perencana Konstruksi;
  • Surat Pernyataan menggunakan desain Prototipe apabila menggunakan Desain Prototipe; dan atau
  • Surat Pernyataan mengikuti Persyaratan Pokok Tahan Gempa apabila dokumen rencana Teknis Bangunan Gedung Sederhana 1 (Satu) lantai menggunakan desain Prototipe atau dibuat sendiri oleh Pemohon;

 

 

  • Surat Pernyataan mengikuti Dokumen Rencana Teknis yang sudah mendapatkan Persetujuan Tertulis Tim Teknis DPM-PTSP.

Dalam Hal Bangunan Gedung Baru Tidak Sederhana dan Khusus, Bangunan Gedung yang dibangun Kolektif, dan Bangunan Prasarana meliputi :

  • Data Perencana Konstruksi Bersertifikat;
  • Surat Pernyataan menggunakan pelaksana Konstruksi Bersertifikat;
  • Surat Pernyataan menggunakan Pengawas / Manajemen Konstruksi Bersertifikat.

Dalam Hal Bangunan Gedung Eksisting belum memiliki IMB meliputi :

  • Data Pelaksana Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung; dan
  • Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung berserta Lampirannya.

TEKNIS :

  1. Data umum Bangunan Gedung dan atau Prasarana (khusus untuk bangunan Prasarana), meliputi :
  2. Dokumen Rencana Teknis, meliputi :
  3. Rencana Arsitektur;
  4. Rencana Struktur; dan
  5. Rencana Utilitas.
  6. Gambar terbangun (as built drawings) khusus bangunan gedung eksisting;
  7. Desain Prototipe (Khusus bangunan gedung sederhana sampai dengan 2 (Dua) lantai).

 

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

1)    Pemohon Mencari informasi sekaligus mengambil Formulir Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

2)    Pemohon mencari dan mendapatkan informasi tentang KRK kepada DPMPTSP melalui petugas Front Office;

3)    KRK diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon;

4)    Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Barat mengambil nomor antrian kemudian menyerahkan berkas Permohonan dan diberi bukti Penyerahan Berkas;

5)    Petugas Pada Front Office DPMPTSP Kab. Kutai Barat melakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas beserta kelengkapannya;

6)    Berkas dikirim kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan non Perijinan untuk di Validasi;

7)    Selanjutnya diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Sektor Sekunder dan Tersier untuk menunjuk Back Office (BO) dengan ketentuan :

 

 

-          BO didampingi oleh Tim Teknis untuk Bangunan Sederhana sampai dengan Bangunan tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum;

-          BO bersama dengan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk Bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan khusus;

8)      BO bersama dengan Tim Teknis atau TABG melakukan Survey dan/atau Pengecekan Lapangan kemudian menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Rekomendasi Teknis;

9)      Dalam hal Dokumen Rencana Teknis yang dinyatakan belum sesuai dengan persyaratan Teknis berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, berkas Permohonan IMB akan dikembalikan kepada Pemohon dengan dilengkapi Keterangan Kesesuaian / Ketidaksesuaian Rencana Teknis dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan dokumen Rencana Teknis;

10)   Proses Penghitungan dan Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh Petugas Penetapan dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan disampaikan kepada Pemohon;

11)   Proses Pembayaran Retribusi IMB yang telah ditetapkan, di Bendahara Penerima DPMPTSP, Bendahara Penerima Bapenda dan atau disetor pada rekening Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat;

12)   Petugas Entry Data / Back Office mencetak Dokumen Izin Mendirikan Bangunan;

13)   Penomoran dan Pengarsipan Dokumen Izin Mendirikan Bangunan;

14)   Proses pengesahan Dokumen Izin Mendirikan Bangunan berupa Paraf dan tandatangan oleh Pejabat yang berwenang;

15)   Pemohon Mengambil Dokumen Izin Mendirikan Bangunan.

Jangka Waktu Penyelesaian :

1)     Bangunan Gedung Sederhana 1 (Satu) Lantai : 3 (Tiga) hari Kerja

2)     Bangunan Gedung Sederhana 2 (Dua) Lantai : 4 (Empat) hari Kerja

3)     Bangunan Gedung Tidak Sederhana untuk Kepentingan Umum :         12 (Dua Belas) hari Kerja

4)     Bangunan Gedung Tidak Sederhana Untuk Kepentingan Umum dan Bangunan Gedung Khusus : 30 (Tiga Puluh) hari Kerja

5)     IMB Pondasi Bangunan Gedung Tidak Sederhana untuk Kepentingan Umum dan Bangunan Gedung Khusus :    18 (Delapan Belas) hari Kerja

Biaya/ Tarif : Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

Produk Pelayanan : Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1.  Formulir   
  2. Meja Kerja           
  3. Kursi kerja          
  4. Komputer  
  5. Printer       

 

 

  1. Mushola
  2. Ruang Tunggu
  3. ATK
  4. Kertas SK
  5. Instalasi listrik
  6. Jaringan Internet
  7. Toilet
  8. Gudang Arsip
  9. AC 
  10. Gedung
  11. TV Antrian
  12. Anjungan Informasi
  13. Anjungan Antrian

Kompetensi Pelaksana :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Pengawas Internal :

  1. Kepala DPMPTSP
  2. Bidang P3NP dan PPL
  3. Tim Teknis
  4. Inspektorat

 

Pengelolaan Pengaduan Pengaduan langsung:

 

  1. Pengaduan langsung:

a     Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;

b       Mengisi Buku Register Pengaduan;

c       Melampirkan fotocopy identitas diri.

d       Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

  1. Pengaduan tidak langsung:

a       Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas diri.

 

 

 

 

 

b       Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;

c       Pengaduan melalui sarana elektronik:

-        Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-        Sms            : 0821 5027 5769

-        Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

-        Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

    Jumlah Pelaksana :

Jumlah pelaksana Surat Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 5 – 7 Orang.

Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, SPM, MP, Kode etik, Visi, Misi, Motto dan Petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Ruang Pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman,
  2. Petugas Pelayanan yang ramah, terampil dan responsive

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya

 

Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Izin :

 

Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan sanksi Peringatan Tertulis, Denda (sesuai aturan) dan Pencabutan Izin.

 

  1. B.     STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/ Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumberdaya Manusia Kesehatan;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/ Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

 

 

 

10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

Persyaratan Pelayanan :

  1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian;
  2. Tunggu panggilan;
  3. Mengajukan Berkas Permohonan di loket Pelayanan;
  4. Pemeriksaan dan validasi Berkas;
  5. Berkas lengkap dan benar dilakukan entry data dan diberi tanda terima;
  6. Berkas dikirim ke Kabid Penyelenggaran Pelayanan perizinan dan non perizinan untuk divalidasi;
  7. Berkas dikirim ke Back Office untuk dilakukan proses pemeriksaan berkas administrasi permohonan bersama dengan Tim Teknis;
  8. Rekomendasi dari Tim Teknis DPMPTSP;
  9. Keputusan izin divalidasi, kabid perizinan dan non perizinan;
  10. Keputusan izin ditandatangani Kepala Dinas;
  11. Penomoran dan Pengarispan;
  12. Keputusan izin dikirim ke customer service untuk diserahkan kepada Pemohon.

 

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian;
  2. Tunggu panggilan;
  3. Mengajukan Berkas Permohonan di loket Pelayanan;
  4. Pemeriksaan dan validasi Berkas;
  5. Berkas lengkap dan benar dilakukan entry data dan diberi tanda terima;
  6. Berkas dikirim ke Kabid Penyelenggaran Pelayanan perizinan dan non perizinan untuk divalidasi;
  7. Berkas dikirim ke Back Office untuk dilakukan proses pemeriksaan berkas administrasi permohonan bersama dengan Tim Teknis;
  8. Rekomendasi dari Tim Teknis DPMPTSP;
  9. Keputusan izin divalidasi, kabid perizinan dan non perizinan;
  10. Keputusan izin ditandatangani Kepala Dinas;
  11. Penomoran dan Pengarispan;
  12. Keputusan izin dikirim ke customer service untuk diserahkan kepada Pemohon.

Jangka Waktu Penyelesaian : 3 (tiga) hari Kerja;

Biaya/ Tarif : Gratis

Produk Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP)

 

 

 

 

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1.  Formulir   
  2. Meja Kerja           
  3. Kursi kerja          
  4. Komputer  
  5. Printer       
  6. Mushola
  7. Ruang Tunggu
  8. ATK
  9. Kertas SK
    1. Instalasi listrik
    2. Jaringan Internet
    3. Toilet
    4. Gudang Arsip
    5. AC 
    6. Gedung
    7. TV Antrian
    8. Anjungan Informasi
    9. Anjungan Antrian

Kompetensi Pelaksana :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Pengawas Internal :

  1. Kepala DPMPTSP
  2. Bidang P3NP dan PPL
  3. Tim Teknis
  4. Inspektorat

Pengelolaan Pengaduan Pengaduan langsung:

 

  1. Pengaduan langsung:

a     Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;

b     Mengisi Buku Register Pengaduan;

c      Melampirkan fotocopy identitas diri.

d     Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

 

 

 

  1. Pengaduan tidak langsung:

a       Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas diri.

b       Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;

c       Pengaduan melalui sarana elektronik:

-        Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-        Sms            : 0821 5027 5769

-        Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

-        Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

    Jumlah Pelaksana : Jumlah pelaksana Surat Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 5 – 7 Orang.

Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, SPM, MP, Kode etik, Visi, Misi, Motto dan Petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Ruang Pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman,
  2. Petugas Pelayanan yang ramah, terampil dan responsive

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya

 

Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Izin :

 

Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan sanksi Peringatan Tertulis, Denda (sesuai aturan) dan Pencabutan Izin.

 

  1. C.    STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER  (SIPA)

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 jo. Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

 

Persyaratan Pelayanan :

  1. Formulir permohonan bermaterai;
  2. Fotokopi stra yang dilegalisir oleh KFN;
  3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;
  4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi; dan
  5. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian;
  2. Tunggu panggilan;
  3. Mengajukan Berkas Permohonan di loket Pelayanan;
  4. Pemeriksaan dan validasi Berkas;
  5. Berkas lengkap dan benar dilakukan entry data dan diberi tanda terima;
  6. Berkas dikirim ke Kabid Penyelenggaran Pelayanan perizinan dan non perizinan untuk divalidasi;
  7. Berkas dikirim ke Back Office untuk dilakukan proses pemeriksaan berkas administrasi permohonan bersama dengan Tim Teknis;
  8. Rekomendasi dari Tim Teknis DPMPTSP;
  9. Keputusan izin divalidasi, kabid perizinan dan non perizinan;
  10. Keputusan izin ditandatangani Kepala Dinas;
  11. Penomoran dan Pengarispan;
  12. Keputusan izin dikirim ke customer service untuk diserahkan kepada Pemohon.

 

Jangka Waktu Penyelesaian : 20 ( Dua Puluh ) hari Kerja;

Biaya/ Tarif : Gratis

Produk Pelayanan : Surat Izin Praktik Apoteker  (Sipa)

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1.  Formulir     
  2. Meja Kerja   
  3. Kursi kerja  
  4. Komputer    
  5. Printer        
  6. Mushola

 

 

 

 

 

  1. Ruang Tunggu
  2. ATK
  3. Kertas SK
  4. Instalasi listrik
  5. Jaringan Internet
  6. Toilet
  7. Gudang Arsip
  8. AC 
  9. Gedung
  10. TV Antrian
  11. Anjungan Informasi
  12. Anjungan Antrian

 

Kompetensi Pelaksana :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Pengawas Internal :

  1. Kepala DPMPTSP
  2. Bidang P3NP dan PPL
  3. Tim Teknis
  4. Inspektorat

 

Pengelolaan Pengaduan Pengaduan langsung:

 

  1. Pengaduan langsung:

a     Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;

b       Mengisi Buku Register Pengaduan;

c       Melampirkan fotocopy identitas diri.

d       Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Pengaduan tidak langsung:

a     Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas diri.

b     Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;

c      Pengaduan melalui sarana elektronik:

-        Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-        Sms            : 0821 5027 5769

-        Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

-        Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

    Jumlah Pelaksana : Jumlah pelaksana Surat Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 5 – 7 Orang.

Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, SPM, MP, Kode etik, Visi, Misi, Motto dan Petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Ruang Pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman,
  2. Petugas Pelayanan yang ramah, terampil dan responsive

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya

 

Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Izin :

 

Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan sanksi Peringatan Tertulis, Denda (sesuai aturan) dan Pencabutan Izin.

 

  1. D.    STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) INTERNSHIP

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/ Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumberdaya Manusia Kesehatan;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299/Menkes/ Per/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dan Penempatan Dokter Pasca Internsip;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

 

 

 

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  2. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

 

Persyaratan Pelayanan :

  1. Formulir permohonan bermaterai;
  2. Fotokopi STR untuk kewenangan internsip yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI atau tanda terima pengurusan STR dari KKI;
  3. Surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia;
  4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik; dan
  5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
  6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

 

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

 

  1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian;
  2. Tunggu panggilan;
  3. Mengajukan Berkas Permohonan di loket Pelayanan;
  4. Pemeriksaan dan validasi Berkas;
  5. Berkas lengkap dan benar dilakukan entry data dan diberi tanda terima;
  6. Berkas dikirim ke Kabid Penyelenggaran Pelayanan perizinan dan non perizinan untuk divalidasi;
  7. Berkas dikirim ke Back Office untuk dilakukan proses pemeriksaan berkas administrasi permohonan bersama dengan Tim Teknis;
  8. Rekomendasi dari Tim Teknis DPMPTSP;
  9. Keputusan izin divalidasi, kabid perizinan dan non perizinan;
  10. Keputusan izin ditandatangani Kepala Dinas;
  11. Penomoran dan Pengarispan;
  12. Keputusan izin dikirim ke customer service untuk diserahkan kepada Pemohon.

Jangka Waktu Penyelesaian : 3 (tiga) hari Kerja;

Biaya/ Tarif : Gratis

Produk Pelayanan : Surat Izin Praktik (SIP) Internship

 

 

 

 

 

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1.  Formulir   
  2. Meja Kerja           
  3. Kursi kerja          
  4. Komputer  
  5. Printer       
  6. Mushola
  7. Ruang Tunggu
  8. ATK
  9. Kertas SK

10. Instalasi listrik

11. Jaringan Internet

12. Toilet

13. Gudang Arsip

14. AC 

15. Gedung

16. TV Antrian

17. Anjungan Informasi

18. Anjungan Antrian

Kompetensi Pelaksana :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Pengawas Internal :

  1. Kepala DPMPTSP
  2. Bidang P3NP dan PPL
  3. Tim Teknis
  4. Inspektorat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan Pengaduan Pengaduan langsung:

 

  1. Pengaduan langsung:

a     Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;

b       Mengisi Buku Register Pengaduan;

c       Melampirkan fotocopy identitas diri.

d       Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

  1. Pengaduan tidak langsung:

a     Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas diri.

b     Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;

c      Pengaduan melalui sarana elektronik:

-        Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-        Sms            : 0821 5027 5769

-        Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

-        Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

    Jumlah Pelaksana :  Jumlah pelaksana Surat Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 5 – 7 Orang.

Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, SPM, MP, Kode etik, Visi, Misi, Motto dan Petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Ruang Pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman,
  2. Petugas Pelayanan yang ramah, terampil dan responsive

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya

 

Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Izin :

 

Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan sanksi Peringatan Tertulis, Denda (sesuai aturan) dan Pencabutan Izin.

 

  1. E.      STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

 

 

 

  1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
    1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
    2. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

 

Persyaratan Pelayanan :

  1. Formulir permohonan bermaterai;
  2. Fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
  3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
  4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik;
  5. Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik;
  6. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  7. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat; dan
  8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
  9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  10. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

*) untuk bidan mandiri, keterangan pimpinan Faskes tidak diperluka

 

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian;
  2. Tunggu panggilan;
  3. Mengajukan Berkas Permohonan di loket Pelayanan;
  4. Pemeriksaan dan validasi Berkas;
  5. Berkas lengkap dan benar dilakukan entry data dan diberi tanda terima;
  6. Berkas dikirim ke Kabid Penyelenggaran Pelayanan perizinan dan non perizinan untuk divalidasi;
  7. Berkas dikirim ke Back Office untuk dilakukan proses pemeriksaan berkas administrasi permohonan bersama dengan Tim Teknis (Kalau perlu, bisa dilakukan visitasi);
  8. Rekomendasi dari Tim Teknis DPMPTSP;
  9. Keputusan izin divalidasi, kabid perizinan dan non perizinan;

10. Keputusan izin ditandatangani Kepala Dinas;

11. Penomoran dan Pengarispan;

12. Keputusan izin dikirim ke customer service untuk diserahkan kepada Pemohon.

 

 

 

 

Jangka Waktu Penyelesaian : 14 (empat belas) hari Kerja;

Biaya/ Tarif : Gratis

Produk Pelayanan : Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1.  Formulir   
  2. Meja Kerja           
  3. Kursi kerja          
  4. Komputer  
  5. Printer       
  6. Mushola
  7. Ruang Tunggu
  8. ATK
  9. Kertas SK

10. Instalasi listrik

11. Jaringan Internet

12. Toilet

13. Gudang Arsip

14. AC 

15. Gedung

16. TV Antrian

17. Anjungan Informasi

18. Anjungan Antrian

Kompetensi Pelaksana :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Pengawas Internal :

  1. Kepala DPMPTSP
  2. Bidang P3NP dan PPL
  3. Tim Teknis
  4. Inspektorat

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan Pengaduan Pengaduan langsung:

 

  1. Pengaduan langsung:

a     Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;

b       Mengisi Buku Register Pengaduan;

c       Melampirkan fotocopy identitas diri.

d       Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

  1. Pengaduan tidak langsung:

a     Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas diri.

b     Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;

c      Pengaduan melalui sarana elektronik:

-        Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-        Sms            : 0821 5027 5769

-        Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

-        Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

    Jumlah Pelaksana : Jumlah pelaksana Surat Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 5 – 7 Orang.

Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, SPM, MP, Kode etik, Visi, Misi, Motto dan Petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Ruang Pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman,
  2. Petugas Pelayanan yang ramah, terampil dan responsive

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya

 

Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Izin :

 

Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan sanksi Peringatan Tertulis, Denda (sesuai aturan) dan Pencabutan Izin.

 

  1. F.     STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIKTTK)

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

 

 

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 jo. Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
    1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
    2. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

 

Persyaratan Pelayanan :

  1. Formulir permohonan bermaterai;
  2. Fotokopi STRTTK;
  3. Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
  4. Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan
  5. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
  6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

 

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian;
  2. Tunggu panggilan;
  3. Mengajukan Berkas Permohonan di loket Pelayanan;
  4. Pemeriksaan dan validasi Berkas;
  5. Berkas lengkap dan benar dilakukan entry data dan diberi tanda terima;
  6. Berkas dikirim ke Kabid Penyelenggaran Pelayanan perizinan dan non perizinan untuk divalidasi;
  7. Berkas dikirim ke Back Office untuk dilakukan proses pemeriksaan berkas administrasi permohonan bersama dengan Tim Teknis;
  8. Rekomendasi dari Tim Teknis DPMPTSP;
  9. Keputusan izin divalidasi, kabid perizinan dan non perizinan;
  10. Keputusan izin ditandatangani Kepala Dinas;
  11. Penomoran dan Pengarispan;

11. Keputusan izin dikirim ke customer service untuk diserahkan kepada Pemohon.

 

 

 

 

 

 

Jangka Waktu Penyelesaian : 20 ( Dua Puluh ) hari Kerja;

Biaya/ Tarif : Gratis

Produk Pelayanan : Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1.  Formulir     
  2. Meja Kerja   
  3. Kursi kerja  
  4. Komputer     
  5. Printer         
  6. Mushola
  7. Ruang Tunggu
  8. ATK
  9. Kertas SK

10. Instalasi listrik

11. Jaringan Internet

12. Toilet

13. Gudang Arsip

14. AC 

15. Gedung

16. TV Antrian

17. Anjungan Informasi

18. Anjungan Antrian

Kompetensi Pelaksana :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Pengawas Internal :

  1. Kepala DPMPTSP
  2. Bidang P3NP dan PPL
  3. Tim Teknis
  4. Inspektorat

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan Pengaduan Pengaduan langsung:

 

  1. Pengaduan langsung:

a     Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;

b       Mengisi Buku Register Pengaduan;

c       Melampirkan fotocopy identitas diri.

d       Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

  1. Pengaduan tidak langsung:

a     Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas diri.

b     Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;

c      Pengaduan melalui sarana elektronik:

-        Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-        Sms            : 0821 5027 5769

-        Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

-        Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

    Jumlah Pelaksana : Jumlah pelaksana Surat Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 5 – 7 Orang.

Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, SPM, MP, Kode etik, Visi, Misi, Motto dan Petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Ruang Pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman,
  2. Petugas Pelayanan yang ramah, terampil dan responsive

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya

 

Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Izin :

 

Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan sanksi Peringatan Tertulis, Denda (sesuai aturan) dan Pencabutan Izin.

 

  1. G.     STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL

Dasar Hukum :

  1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

 

 

 

  1. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

 

Persyaratan Pelayanan :

  1. Surat Permohonan Bermaterai;
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab;
  3. Pas foto berwarna 3x4 terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar;
  4. Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa atau Lurah;
  5. Rekomendasi dari Kecamatan;
  6. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas atau Organisasi Profesi;
  7. Surat Pengantar dari Puskesmas setempat;
  8. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  9. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir;;

 

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

 

  1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian;
  2. Tunggu panggilan;
  3. Mengajukan Berkas Permohonan di loket Pelayanan;
  4. Pemeriksaan dan validasi Berkas;
  5. Berkas lengkap dan benar dilakukan entry data dan diberi tanda terima;
  6. Berkas dikirim ke Kabid Penyelenggaran Pelayanan perizinan dan non perizinan untuk divalidasi;
  7. Berkas dikirim ke Back Office untuk dilakukan proses pemeriksaan berkas administrasi permohonan bersama dengan Tim Teknis (kalau perlu, bisa dilakukan visitasi);
  8. Rekomendasi dari Tim Teknis DPMPTSP;
  9. Keputusan izin divalidasi, kabid perizinan dan non perizinan;

10. Keputusan izin ditandatangani Kepala Dinas;

11. Penomoran dan Pengarispan;

12. Keputusan izin dikirim ke customer service untuk diserahkan kepada Pemohon.

Jangka Waktu Penyelesaian : 7 ( Tujuh) hari Kerja;

Biaya/ Tarif : Gratis

Produk Pelayanan : Surat Izin Pengobatan Tradisional

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1.  Formulir          
  2. Meja Kerja         
  3. Kursi kerja        
  4. Komputer          
  5. Printer     
  6. Mushola
  7. Ruang Tunggu
  8. ATK

 

 

  1. Kertas SK
  2. Instalasi listrik
  3. Jaringan Internet
  4. Toilet
  5. Gudang Arsip
  6. AC 
  7. Gedung
  8. TV Antrian
  9. Anjungan Informasi
  10. Anjungan Antrian

Kompetensi Pelaksana :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Pengawas Internal :

  1. Kepala DPMPTSP
  2. Bidang P3NP dan PPL
  3. Tim Teknis
  4. Inspektorat

 

Pengelolaan Pengaduan Pengaduan langsung:

 

  1. Pengaduan langsung:

a     Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;

b       Mengisi Buku Register Pengaduan;

c       Melampirkan fotocopy identitas diri.

d       Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

  1. Pengaduan tidak langsung:

a     Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas diri.

b     Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;

c      Pengaduan melalui sarana elektronik:

-        Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-        Sms            : 0821 5027 5769

 

 

 

 

-        Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

-        Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

    Jumlah Pelaksana :

Jumlah pelaksana Surat Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 5 – 7 Orang.

Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, SPM, MP, Kode etik, Visi, Misi, Motto dan Petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Ruang Pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman,
  2. Petugas Pelayanan yang ramah, terampil dan responsive

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya

 

Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Izin :

 

Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan sanksi Peringatan Tertulis, Denda (sesuai aturan) dan Pencabutan Izin.

 

  1. H.     STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN USAHA SALON KESEHATAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan RI NO 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  6. Kepmenkes RI No.1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 Tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

 

 

 

 

 

  1. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat;

 

Persyaratan Pelayanan :

  1. Formulir permohonan bermaterai;
  2. Fotocopy KTP
  3. Pas foto berwarna Ukuran 3x4 terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar
  4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (terkecuali pemohon untuk Perorangan);
  5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  6. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  7. Rencana Jenis Pelayanan dan Daftar Tarif;
  8. Daftar Ketenagaan Penyelenggara;
  9. Daftar sarana serta peralataan medis yang tersedia;

10. Denah Lokasi serta Denah Bangunan.

 

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian;
  2. Tunggu panggilan;
  3. Mengajukan Berkas Permohonan di loket Pelayanan;
  4. Pemeriksaan dan validasi Berkas;
  5. Berkas lengkap dan benar dilakukan entry data dan diberi tanda terima;
  6. Berkas dikirim ke Kabid Penyelenggaran Pelayanan perizinan dan non perizinan untuk divalidasi;
  7. Berkas dikirim ke Back Office untuk dilakukan proses pemeriksaan berkas administrasi permohonan bersama dengan Tim Teknis (Kalau perlu, bisa dilakukan visitasi);
  8. Rekomendasi dari Tim Teknis DPMPTSP;
  9. Keputusan izin divalidasi, kabid perizinan dan non perizinan;
  10. Keputusan izin ditandatangani Kepala Dinas;
  11. Penomoran dan Pengarispan;
  12. 12.  Keputusan izin dikirim ke customer service untuk diserahkan kepada Pemohon..

 

Jangka Waktu Penyelesaian : 3 ( Tiga) hari Kerja;

Biaya/ Tarif : Gratis

Produk Pelayanan : Surat Izin Usaha Salon Kesehatan

 

 

 

 

 

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1.  Formulir          
  2. Meja Kerja         
  3. Kursi kerja        
  4. Komputer          
  5. Printer     
  6. Mushola
  7. Ruang Tunggu
  8. ATK
  9. Kertas SK
  10. Instalasi listrik
  11. Jaringan Internet
  12. Toilet
  13. Gudang Arsip
  14. AC 
  15. Gedung
  16. TV Antrian
  17. Anjungan Informasi
  18. Anjungan Antrian

Kompetensi Pelaksana :

  1. Minimal SMA
  2. Mampu dan menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan
  3. Mampu mengoprasikan computer
  4. Minimal SMU atau SMK = Loket Pelayanan dan Costumer Service
  5. Minimal D3 semua jurusan = back office (Bagian Verifikasi);
  6. Minimal D3 semua jurusan = petugas Produksi/pencetak Izin;
  7. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Seksi;
  8. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang;
  9. Pasca Sarjana semua jurusan = Sekretaris;
  10. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Dinas;

Pengawas Internal :

  1. Kepala DPMPTSP
  2. Bidang P3NP dan PPL
  3. Tim Teknis
  4. Inspektorat

Pengelolaan Pengaduan Pengaduan langsung:

 

  1. Pengaduan langsung:

a     Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;

b       Mengisi Buku Register Pengaduan;

 

 

 

 

 

c       Melampirkan fotocopy identitas diri.

d       Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

  1. Pengaduan tidak langsung:

a     Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas diri.

b     Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;

c      Pengaduan melalui sarana elektronik:

-        Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-        Sms            : 0821 5027 5769

-        Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

-        Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

    Jumlah Pelaksana :

Jumlah pelaksana Surat Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 5 – 7 Orang.

Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, SPM, MP, Kode etik, Visi, Misi, Motto dan Petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Ruang Pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman,
  2. Petugas Pelayanan yang ramah, terampil dan responsive

3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya

 

Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Izin :

 

Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan sanksi Peringatan Tertulis, Denda (sesuai aturan) dan Pencabutan Izin.

 

  1. I.     STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN USAH BAR

Dasar Hukum :

  1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  7. Peraturan Bupati Kutai BaratNomor 14  Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

 

 

 

  1. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 TentangPendegelesian Kewenangan Pennandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

 

Persyaratan Pelayanan :

  1. Surat Permohonan Bermaterai Cukup
  2. Nomor