Selamat Datang Di Website Resmi "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT" http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

SP Penanaman Modal

STANDAR PELAYANAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Dasara Hukum :

  1. Undang – Undang Nonor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  6. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  7. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
  8. Standar Pelayanan Minimal.
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

11. Perka BKPM No 14 Tahun 2015 tentang pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

12. Perka BKPM No 15 Tahun 2015 tentang pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No 15 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

15. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat

16. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017  tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat

PERSYARATAN PELAYANAN

  1. Mengisi formulir permohonan dengan lampiran
  2. Permohonan dari DPMPTSP
  3. Copy IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) yang masih berlaku
  4. Bukti Pembayaran retribusi daerah (SKRD & SSRD)
  5. Polis Asuransi (BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan)
  6. Laporan Realisasi pendidikan dan pelatihan dari TKA ke TKI Pendamping (alih teknologi)
  7. Sertifikat hasil pndidikan dan pelatihan bagi TKI Pendamping
  8. Rencana pendidikan dan pelatihan dari TKA ke TKI Pendamping (alih teknologi)
  9. Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku dan RPTKA awal

10. Rekomendasi dari Instansi terkait dari masing-masing sector

11. SK penunjukan TKI pendamping yang di tanda tangani oleh TKA, TKI pendamping dan diketahui atasan langsung

 

12. Surat prnyataan TKA untuk mengalihkan teknologi ke TKI pendamping yang sudah ditunjuk

13. Copy paspor

14. Copy KITAS

15. Struktur organisasi terakhir yang menunjukkan posisi TKA dan TKI Pendamping

16. Foto 3x4 2 lembar

17. Uraian tugas TKI pendamping ( Bahasa Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

  1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan,
  2. Petugas pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon,
  3. Jika persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entri data, memberikan tanda terima  permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Seksi.
  4. Jika persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
  5. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk dilakukan pemrosesan, dan penerbitan izin, SK di cetak/diterbitkan, di paraf oleh Kasi-Kabid, dan di tandatangani oleh Kepala DPM PTSP.
  6. 6.   SK Izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke FO untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan. Sebelum penyerahan SK pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi.

 

Jangka Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

 

Biaya/Tarif : Gratis

 

Produk Pelayanan : Surat Keputusan Izin Tenaga Kerja Asing

 

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas  :

  1. Ruangan tunggu yang memadai
  2. Lapangan Parkir
  3. Toilet
  4. Ruang kerja
  5. Televisi
  6. Website
  7. Jaringan Internet
  8. Kendaraan operasional roda 4 (1 unit)
  9. Kendaraan operasional roda 2 (2 unit)

10. Ruang arsip

11. Lemari dokumen

12. Komputer dan Printer

 

13. Telepon/Faximile

14. Alat tulis Kantor

Kompetensi Pelaksana :

  1. Pendidikan minimal SMA/sederajat,
  2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  3. Mampu menguasai tentang perizinan sarana dan tenaga bidang kesehatan,
  4. Mampu mengoperasikan komputer dan program yang berkaitan dengan pemrosesan perizinan dan non perizinan,
  5. Mampu bekerja dalam tim,
  6. Memiliki kemampuan pelayanan,
  7. Mengetahui tugas, fungsi, SOP dan mekanisme pelayanan

Pengawas Internal :

  1. Kepala DPM PTSP
  2. Kepala Inspektorat Kutai Barat
  3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
  4. Kepala Seksi Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non
  5. Perizinan
  6. Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem oleh masing-masing
  7. pelaku proses / staf / tim teknis (OPD) terkait

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan :

1. Pengaduan langsung:

  1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
  2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
  3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
  4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

2. Pengaduan tidak langsung:

  1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
  2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
  3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

 

Jumlah Pelaksana 5 (lima) orang : Jaminan Pelayanan     Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan Maklumat Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana : Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan