Selamat Datang Di Website Resmi "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT" http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

SP Primer Melalui OSS

A. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Persyaratan Pelayanan :

Pendaftaran Pelaku Usaha Non Mandiri :

  1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk
  2. Fotokopy NPWP
  3. Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari KEMENKUMHAM
  4. Alamat Email dan Nomor Telp./HP
  5. Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)
  6. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada)

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha (Non Mandiri) mengajukan Permohonan dan menyerahkan ke Petugas OSS
  2. Petugas OSS melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas Permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan ke Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  3. Berkas Permohonan telah lengkap, Petugas OSS melakukan Input Data Permohonan melalui laman http://oss.go.id
  4. Lembaga OSS menerbitkan nomor/tanda pendaftaran usaha/kegiatan yang langsung berlaku efektif dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha
  5. Petugas OSS melakukan Pencatatan Permohonan telah selesai dan Dokumen Nomor/Tanda Pendaftaran berlaku efektif diserahkan ke Pelaku Usaha

Jangka Waktu Penyelesaian : 60 Menit

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan : Surat Tanda Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura berlaku efektif

 

 

 

 

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) ruang Back Office (pemrosesan izin) dan ruang Klip Boss (Klinik Layanan Informasi dan Bimbingan Online Singel Submission)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja
  9. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

1. Pengaduan langsung:

  1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
  2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
  3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
  4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

2. Pengaduan tidak langsung:

  1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
  2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
  3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang

Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan      Maklumat Pelayanan

 

 

 

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

B. IZIN USAHA PERKEBUNAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Persyaratan Pelayanan :

  1. Izin Usaha Pekebunan diberikan untuk :
    1. Usaha Budi Daya Tanaman Pangan
    2. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
    3. Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budi Daya dengan Industri Pengolahan hasil Perkebunan
    4. Kelengkapan Permohonan :
      1. Surat Permohonan Peretujuan Pemenuhan Komitmen dan Notifikasi IUP
      2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
      3. Fotocopy KTP, NPWP (apabila pemilik dikuasakan)
      4. Izin Usaha Perkebunan dengan Komitmen dari Lembaga OSS (belum berlaku efektif)
      5. Izin Lokasi definitif dari Lembaga OSS dan dilampirkan peta Izin Lokasi
      6. Izin Lingkungan definitif dari Lembaga OSS
      7. Proposal/Uraian rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil perkebunan
      8. Surat Pernyataan telah mendapat Persetujuan Masyarakat Hukum Adat (apabila lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat)
      9. Peta Digital dan Titik Koordinat Polygon batas letak lahan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik format Shapefile .Shp)
      10. Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)
      11. Surat Pernyataan Pakta Integritas

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office)
  2. Petugas FO memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi tidak lengkap, maka berkas permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen tersebut dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  3. Berkas Permohonan lengkap di catat dalam Buku Penerimaan Berkas/Buku Registrasi dan memberikan Tanda Terima Dokumen Perizinan ke Pelaku Usaha, kemudian berkas permohonan diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk menyampaikan Disposisi
  4. Penyampaian Disposisi secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer, Kemudian BO mempelajari, meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  5. BO Melakukan Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) dengan TIM Teknis/OPD Teknis Terkait
  6. BO melakukan Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer dan Kepala Dinas
  7. Keputusan Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui atau Ditolak, jika Ditolak BO mencetak draf Surat Pengembalian berkas permohonan ditolak
  8. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
  9. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

10. Surat dan berkas permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ditolak dikembalikan kepada Pelaku Usaha dan BO menyampaikan ke Lembaga OSS bahwa Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ditolak dan selanjutnya Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan

 

 

 

11. Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui, BO melakukan mencetak Draf Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen

12. Draf Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris

13. Draf Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

14. Surat Persetujaun Pemenuhan Komitmen Disetujui telah ditandatangani Kepala Dinas, kemudian diserahkan ke Pelaku Usaha bahwa Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen berlaku efektif dan BO menyampaikan ke Lembaga OSS untuk melakukan Notifikasi

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) Hari
  2. Penyampaian Persetujuan atau Penolakan dan Notifikasi paling lama 2 (dua) Hari

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan : Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan Notifikasi Izin Usaha Perkebunan

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja
  9. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

 

 

 

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

1. Pengaduan langsung:

  1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
  2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
  3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
  4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

2. Pengaduan tidak langsung:

  1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
  2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
  3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang

Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan      Maklumat Pelayanan

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

C. IZIN USAHA OBAT HEWAN

 Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

 

 

 

  1. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Persyaratan Pelayanan :

  1. IzIzin Usaha Obat Hewan meliputi Izin :
    1. Apotek Veteriner
    2. Depo
    3. Petshop
    4. Poultry Shop
    5. Toko Obat Hewan
    6. Kelengkapan Permohonan :
      1. Surat Permohonan Peretujuan Pemenuhan Komitmen dan Notifikasi Izin Usaha Obat Hewan
      2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
      3. Fotocopy KTP, NPWP (apabila pemilik dikuasakan)
      4. Izin Usaha Obat Hewan dengan Komitmen dari Lembaga OSS (belum berlaku efektif)
      5. Surat Pernyataan : (Apotek Veteriner)
      6. memiliki atau menguasai sarana/peralatan dan
        tempat penyimpanan obat hewan yang dapat
        menjamin terjaganya mutu;
      7. Mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis
      8. Surat Pernyataan : (Depo, Petshop, Poultry Shop dan Toko Obat Hewan)
      9. memiliki atau menguasai sarana/peralatan dan
        tempat penyimpanan obat hewan yang dapat
        menjamin terjaganya mutu;
      10. Mempunyai tenaga penanggung jawab teknis terdiri atas Paramedik veteriner yang bekerja tetap, di bawah penyeliaan dokter hewan; atau asisten apoteker yang bekerja tetap, di bawah penyeliaan apoteker
      11. Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)
      12. Surat Pernyataan Pakta Integritas

 

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office)
  2. Petugas FO memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi tidak lengkap, maka berkas permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen tersebut dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi.

 

 

  1. Berkas Permohonan lengkap di catat dalam Buku Penerimaan Berkas/Buku Registrasi dan memberikan Tanda Terima Dokumen Perizinan ke Pelaku Usaha, kemudian berkas permohonan diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk menyampaikan Disposisi
    1. Penyampaian Disposisi secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer, Kemudian BO mempelajari, meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
    2. BO Melakukan Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) dengan TIM Teknis/OPD Teknis Terkait
    3. BO melakukan Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer dan Kepala Dinas
    4. Keputusan Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui atau Ditolak, jika Ditolak BO mencetak draf Surat Pengembalian berkas permohonan ditolak
    5. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
    6. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

10. Surat dan berkas permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ditolak dikembalikan kepada Pelaku Usaha dan BO menyampaikan ke Lembaga OSS bahwa Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ditolak dan selanjutnya Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan

11. Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui, BO melakukan mencetak Draf Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen

12. Draf Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris

13. Draf Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

14. Surat Persetujaun Pemenuhan Komitmen Disetujui telah ditandatangani Kepala Dinas, kemudian diserahkan ke Pelaku Usaha bahwa Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen berlaku efektif dan BO menyampaikan ke Lembaga OSS untuk melakukan Notifikasi

 

 

 

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 14 (empat belas) Hari
  2. Penyampaian Persetujuan atau Penolakan dan Notifikasi paling lama 2 (dua) Hari

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan :

Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan Notifikasi Izin Usaha Obat Hewan

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja
  9. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

1. Pengaduan langsung:

  1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
  2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
  3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
  4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

2. Pengaduan tidak langsung:

  1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
  2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;

 

 

 

 

 

 

  1. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang

Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan      Maklumat Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

D. IZIN USAHA HORTIKULTURA

  1. Dasar Hukum :
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Persyaratan Pelayanan :

  1. Izin Usaha Hortikultura diberikan untuk :
    1. Usaha Budi Daya Hortikultura (tanpa pemenuhan komitmen)
    2. Usaha Perbenihan Hortikultura
    3. Kelengkapan Permohonan untuk Usaha Perbenihan Hortikultura :
    4. Surat Permohonan Peretujuan Pemenuhan Komitmen dan Notifikasi Izin Usaha Hortikultura untuk usaha perbenihan hortikultura

 

 

 

 

 

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Fotocopy KTP, NPWP (apabila pemilik dikuasakan)
  3. Izin Usaha Hortikultura dengan Komitmen dari Lembaga OSS (belum berlaku efektif)
  4. Fotokopy Sertifikat Kompetensi Produsen dari Dinas Pertanian yang membidangi Suburusan Pengawasan dan Sertifikasi benih
  5. Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)
  6. Surat Pernyataan Pakta Integritas

 

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office)
  2. Petugas FO memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi tidak lengkap, maka berkas permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen tersebut dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  3. Berkas Permohonan lengkap di catat dalam Buku Penerimaan Berkas/Buku Registrasi dan memberikan Tanda Terima Dokumen Perizinan ke Pelaku Usaha, kemudian berkas permohonan diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk menyampaikan Disposisi
  4. Penyampaian Disposisi secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer, Kemudian BO mempelajari, meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  5. BO Melakukan Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) dengan TIM Teknis/OPD Teknis Terkait
  6. BO melakukan Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer dan Kepala Dinas
  7. Keputusan Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui atau Ditolak, jika Ditolak BO mencetak draf Surat Pengembalian berkas permohonan ditolak
  8. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
  9. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

 

 

 

 

 

10. Surat dan berkas permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ditolak dikembalikan kepada Pelaku Usaha dan BO menyampaikan ke Lembaga OSS bahwa Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ditolak dan selanjutnya Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan

11. Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui, BO melakukan mencetak Draf Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen

12. Draf Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris

13. Draf Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

14. Surat Persetujaun Pemenuhan Komitmen Disetujui telah ditandatangani Kepala Dinas, kemudian diserahkan ke Pelaku Usaha bahwa Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen berlaku efektif dan BO menyampaikan ke Lembaga OSS untuk melakukan Notifikasi

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 15 (lima belas) Hari
  2. Penyampaian Persetujuan atau Penolakan dan Notifikasi paling lama 2 (dua) Hari

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan :

Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan Notifikasi Izin Usaha Hortikultura untuk usaha perbenihan hortikultura

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja
  9. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

 

 

 

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

1. Pengaduan langsung:

  1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
  2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
  3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
  4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

2. Pengaduan tidak langsung:

  1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
  2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
  3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang

Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan      Maklumat Pelayanan

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

E. IZIN USAHA TANAMAN PANGAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

 

 

  1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian
  2. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Persyaratan Pelayanan :

  1. Izin Usaha Tanaman Pangan meliputi Izin Usaha :

a     Proses Produksi Tanaman Pangan

b     Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

c      Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan pascapanen

d     Perbenihan Tanaman

  1. Kelengkapan Permohonan :

a     Surat Permohonan Peretujuan Pemenuhan Komitmen dan Notifikasi Izin Usaha Tanaman Pangan

b     Nomor Induk Berusaha (NIB)

c      Fotocopy KTP, NPWP (apabila pemilik dikuasakan)

d     Izin Usaha Tanaman Pangan dengan Komitmen dari Lembaga OSS (belum berlaku efektif)

e      Rekomendasi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika (syarat untuk Proses Produksi Tanaman Pangan)

f       Surat Keterangan Jaminan bahan baku berisi sumber bahan baku dan jumlah; dan Rekomendasi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika (syarat untuk Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan dan Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan pascapanen)

g      Surat Bukti Kepemilikan atau Penguasaan lahan produksi benih Tanaman Pangan; dan Rekomendasi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika (Syarat untuk Perbenihan Tanaman)

h     Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)

i       Surat Pernyataan Pakta Integritas

 

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office)

 

 

  1. Petugas FO memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi tidak lengkap, maka berkas permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen tersebut dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  2. Berkas Permohonan lengkap di catat dalam Buku Penerimaan Berkas/Buku Registrasi dan memberikan Tanda Terima Dokumen Perizinan ke Pelaku Usaha, kemudian berkas permohonan diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk menyampaikan Disposisi
  3. Penyampaian Disposisi secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer, Kemudian BO mempelajari, meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  4. BO Melakukan Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) dengan TIM Teknis/OPD Teknis Terkait
  5. BO melakukan Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer dan Kepala Dinas
  6. Keputusan Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui atau Ditolak, jika Ditolak BO mencetak draf Surat Pengembalian berkas permohonan ditolak
  7. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
  8. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

10. Surat dan berkas permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ditolak dikembalikan kepada Pelaku Usaha dan BO menyampaikan ke Lembaga OSS bahwa Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ditolak dan selanjutnya Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan

11. Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui, BO melakukan mencetak Draf Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen

12. Draf Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris

13. Draf Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

14. Surat Persetujaun Pemenuhan Komitmen Disetujui telah ditandatangani Kepala Dinas, kemudian diserahkan ke Pelaku Usaha bahwa Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen berlaku efektif dan BO menyampaikan ke Lembaga OSS untuk melakukan Notifikasi

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) Hari
  2. Penyampaian Persetujuan atau Penolakan dan Notifikasi paling lama 2 (dua) Hari

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan :

Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan Notifikasi Izin Usaha Tanaman Pangan

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja
  9. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

1. Pengaduan langsung:

  1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
  2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
  3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
  4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

2. Pengaduan tidak langsung:

  1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
  2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
  3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

 

 

 

 

 

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

    Jumlah Pelaksana :  5 (lima) orang

    Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan      Maklumat Pelayanan

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

F. IZIN USAHA TANAMAN PANGAN

 Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian
  4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/Ot.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Persyaratan Pelayanan :

  1. Izin Usaha Peternakan diberikan untuk :
    1. Usaha Budi Daya Peternakan
    2. Usaha Pembibitan Peternakan

 

 

 

  1. Kelengkapan Permohonan :

a     Surat Permohonan Peretujuan Pemenuhan Komitmen dan Notifikasi Izin Usaha Peternakan

b     Nomor Induk Berusaha (NIB)

c      Fotocopy KTP, NPWP (apabila pemilik dikuasakan)

d     Izin Usaha Peternakan dengan Komitmen dari Lembaga OSS (belum berlaku efektif)

e      Keterangan mengenai; Jenis Komoditas, Lokasi usaha peternakan dan Galur (Galur harus yang masih baru)

f       Rekomendasi bibit dan/atau benih ternak yang akan dikembangkan dari Komisi Bibit Ternak

g      Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)

h     Surat Pernyataan Pakta Integritas

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office)
  2. Petugas FO memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi tidak lengkap, maka berkas permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen tersebut dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  3. Berkas Permohonan lengkap di catat dalam Buku Penerimaan Berkas/Buku Registrasi dan memberikan Tanda Terima Dokumen Perizinan ke Pelaku Usaha, kemudian berkas permohonan diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk menyampaikan Disposisi
  4. Penyampaian Disposisi secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer, Kemudian BO mempelajari, meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  5. BO Melakukan Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) dengan TIM Teknis/OPD Teknis Terkait
  6. BO melakukan Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer dan Kepala Dinas
  7. Keputusan Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui atau Ditolak, jika Ditolak BO mencetak draf Surat Pengembalian berkas permohonan ditolak

 

 

 

 

  1. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
  2. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

10. Surat dan berkas permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ditolak dikembalikan kepada Pelaku Usaha dan BO menyampaikan ke Lembaga OSS bahwa Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ditolak dan selanjutnya Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan

11. Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui, BO melakukan mencetak Draf Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen

12. Draf Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris

13. Draf Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

14. Surat Persetujaun Pemenuhan Komitmen Disetujui telah ditandatangani Kepala Dinas, kemudian diserahkan ke Pelaku Usaha bahwa Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen berlaku efektif dan BO menyampaikan ke Lembaga OSS untuk melakukan Notifikasi

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 15 (lima belas) Hari
  2. Penyampaian Persetujuan atau Penolakan dan Notifikasi paling lama 2 (dua) Hari

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan : Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan Notifikasi Izin Usaha Peternakan

 Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja
  9. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

1.Pengaduan langsung:

  1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
  2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
  3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
  4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

2.Pengaduan tidak langsung:

  1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
  2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
  3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang

Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan      Maklumat Pelayanan

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

G. PENDAFTARAN USAHA PERKEBUNAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

 

 

  1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian
  2. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Persyaratan Pelayanan :

Pendaftaran Pelaku Usaha Non Mandiri :

  1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk
  2. Fotokopy NPWP
  3. Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari KEMENKUMHAM
  4. Alamat Email dan Nomor Telp./HP
  5. Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)
  6. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada)

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office)
  2. Petugas FO memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi tidak lengkap, maka berkas permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen tersebut dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  3. Berkas Permohonan lengkap di catat dalam Buku Penerimaan Berkas/Buku Registrasi dan memberikan Tanda Terima Dokumen Perizinan ke Pelaku Usaha, kemudian berkas permohonan diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk menyampaikan Disposisi
  4. Penyampaian Disposisi secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer, Kemudian BO mempelajari, meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  5. BO Melakukan Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) dengan TIM Teknis/OPD Teknis Terkait
  6. BO melakukan Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer dan Kepala Dinas

 

 

 

 

  1. Keputusan Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui atau Ditolak, jika Ditolak BO mencetak draf Surat Pengembalian berkas permohonan ditolak
  2. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
  3. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

10. Surat dan berkas permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ditolak dikembalikan kepada Pelaku Usaha dan BO menyampaikan ke Lembaga OSS bahwa Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Ditolak dan selanjutnya Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan

11. Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui, BO melakukan mencetak Draf Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen

12. Draf Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris

13. Draf Persetujuan Pemenuhan Komitmen Disetujui terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

14. Surat Persetujaun Pemenuhan Komitmen Disetujui telah ditandatangani Kepala Dinas, kemudian diserahkan ke Pelaku Usaha bahwa Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen berlaku efektif dan BO menyampaikan ke Lembaga OSS untuk melakukan Notifikasi

Jangka Waktu Penyelesaian : 60 Menit

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan : Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perkebunan berlaku efektif

 Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja

 

  1. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

1. Pengaduan langsung:

  1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
  2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
  3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
  4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

2. Pengaduan tidak langsung:

  1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
  2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
  3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang

Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan      Maklumat Pelayanan

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

H. PENDAFTARAN USAHA TANAMAN PANGAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

 

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Persyaratan Pelayanan :

Pendaftaran Pelaku Usaha Non Mandiri :

  1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk
  2. Fotokopy NPWP
  3. Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari KEMENKUMHAM
  4. Alamat Email dan Nomor Telp./HP
  5. Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)
  6. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada)

 

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha (Non Mandiri) mengajukan Permohonan dan menyerahkan ke Petugas OSS
  2. Petugas OSS melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas Permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan ke Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  3. Berkas Permohonan telah lengkap, Petugas OSS melakukan Input Data Permohonan melalui laman http://oss.go.id
  4. Lembaga OSS menerbitkan nomor/tanda pendaftaran usaha/kegiatan yang langsung berlaku efektif dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha
  5. Petugas OSS melakukan Pencatatan Permohonan telah selesai dan Dokumen Nomor/Tanda Pendaftaran berlaku efektif diserahkan ke Pelaku Usaha

Jangka Waktu Penyelesaian : 60 Menit

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan : Surat Tanda Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan berlaku efektif

 Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula

 

  1. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
    1. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
    2. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
    3. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
    4. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
    5. Meja dan Kursi kerja
    6. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

1. Pengaduan langsung:

  1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
  2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
  3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
  4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

2. Pengaduan tidak langsung:

  1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
  2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
  3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang

Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan      Maklumat Pelayanan

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

 

 

 

 

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

I. PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Persyaratan Pelayanan :

Pendaftaran Pelaku Usaha Non Mandiri :

a     Fotokopy Kartu Tanda Penduduk

b     Fotokopy NPWP

c      Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari KEMENKUMHAM

d     Alamat Email dan Nomor Telp./HP

e      Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)

f       Dokumen pendukung lainnya (apabila ada)

 

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha (Non Mandiri) mengajukan Permohonan dan menyerahkan ke Petugas OSS
  2. Petugas OSS melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas Permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan ke Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  3. Berkas Permohonan telah lengkap, Petugas OSS melakukan Input Data Permohonan melalui laman http://oss.go.id
  4. Lembaga OSS menerbitkan nomor/tanda pendaftaran usaha/kegiatan yang langsung berlaku efektif dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha
  5. Petugas OSS melakukan Pencatatan Permohonan telah selesai dan Dokumen Nomor/Tanda Pendaftaran berlaku efektif diserahkan ke Pelaku Usaha

 

 

 

 

Jangka Waktu Penyelesaian : 60 Menit