Selamat Datang Di Website Resmi "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT" http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

SP Primer Non OSS

A. SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010
  4. Peraturan Mentei ESDM Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam  Dan Kawasan Pelestarian Alam  Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat
  7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Persyaratan Pelayanan :

  1. Surat Permohonan
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  3. Fotocopy KTP, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari KEMENKUMHAM
    1. Fotocopy Izin Lokasi
    2. Fotocopy Izin Lingkungan
    3. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat
    4. Rekomendasi Teknis Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (apabila berada dalam Kawasan Hutan)
    5. Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)
    6. Surat Pernyataan Pakta Integritas

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha mengajukan Surat Permohonan Perizinan dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office)
  2. Petugas FO memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, maka berkas permohonan perizinan tersebut dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  3. Berkas Permohonan lengkap di catat dalam Buku Penerimaan Berkas/Buku Registrasi dan memberikan Tanda Terima Dokumen Perizinan ke Pelaku Usaha, kemudian berkas permohonan diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk menyampaikan Disposisi
  4. Penyampaian Disposisi secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer, Kemudian BO mempelajari, meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  5. BO Melakukan Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) dengan TIM Teknis
  6. BO melakukan Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer dan Kepala Dinas
  7. Keputusan Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui atau Ditolak, jika Ditolak BO mencetak draf Surat Pengembalian berkas permohoan ditolak
  8. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
  9. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

10. Surat dan berkas permohonan Perizinan Ditolak dikembalikan kepada Pelaku Usaha melalui FO dan Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan

11. Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui, BO melakukan mencetak Draf Surat/Dokumen Izin

12. Draf Surat  Surat/Dokumen Izin Disetujui diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris

13. Draf Surat/Dokumen Izin Disetujui terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

Surat/Dokumen Izin Disetujui telah ditandatangani Kepala Dinas, kemudian  Surat/Dokumen Izin diserahkan ke Pelaku Usaha melalui FO

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Pelaksanaan Teknis 5 (lima) Hari Kerja
  2. Pelaksanaan Izin 3 (tiga) Hari Kerja

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan : Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

 

 

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja
  9. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

1. Pengaduan langsung:

  1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
  2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
  3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
  4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.

2. Pengaduan tidak langsung:

  1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
  2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
  3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang

         Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan Maklumat Pelayanan

 

 

 

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

 

B. IZIN GALIAN PENGGELARAN KABEL

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
  2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Persyaratan Pelayanan :

  1. Surat Permohonan
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  3. Fotocopy KTP, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari KEMENKUMHAM
  4. Peta Lokasi Penggelaran jaringan kabel
  5. Surat Pernyataan bersedia memperbaiki jalan yang digunakan untuk penggelaran kabel ke kondisi semula
  6. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat
  7. Rekomendasi Teknis Galian Penggelaran Kabel dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat
  8. Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)
  9. Surat Pernyataan Pakta Integritas

 

 

 

 

 

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha mengajukan Surat Permohonan Perizinan dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office)
  2. Petugas FO memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, maka berkas permohonan perizinan tersebut dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  3. Berkas Permohonan lengkap di catat dalam Buku Penerimaan Berkas/Buku Registrasi dan memberikan Tanda Terima Dokumen Perizinan ke Pelaku Usaha, kemudian berkas permohonan diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk menyampaikan Disposisi
  4. Penyampaian Disposisi secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer, Kemudian BO mempelajari, meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  5. BO Melakukan Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) dengan TIM Teknis
  6. BO melakukan Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer dan Kepala Dinas
  7. Keputusan Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui atau Ditolak, jika Ditolak BO mencetak draf Surat Pengembalian berkas permohoan ditolak
  8. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
  9. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
  10. Surat dan berkas permohonan Perizinan Ditolak dikembalikan kepada Pelaku Usaha melalui FO dan Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan
  11. Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui, BO melakukan mencetak Draf Surat/Dokumen Izin
  12. Draf Surat  Surat/Dokumen Izin Disetujui diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
  13. Draf Surat/Dokumen Izin Disetujui terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

 

 

  1. Surat/Dokumen Izin Disetujui telah ditandatangani Kepala Dinas, kemudian  Surat/Dokumen Izin diserahkan ke Pelaku Usaha melalui FO

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Pelaksanaan Teknis 5 (lima) Hari Kerja
  2. Pelaksanaan Izin 3 (tiga) Hari Kerja

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan :

Izin Galian Penggelaran Kabel atau Rekomendasi Izin Galian Penggelaran Kabel Lintas Kabupaten atau jalan Provinsi

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja
  9. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

  1. Pengaduan langsung:
    1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
    2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
    3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
    4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.
    5. Pengaduan tidak langsung:
      1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.

 

 

 

  1. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
  2. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

          Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang

         Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan Maklumat Pelayanan

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. 2.   Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

C. IZIN INSTALASI PENANGKAL PETIR

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/1989 Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

 

 

 

 

 

 

Persyaratan Pelayanan :

  1. Surat Permohonan
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  3. Fotocopy KTP, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari KEMENKUMHAM
  4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (bangunan yang akan di Instalasi Penangkal Petir)
  5. Sket/Gambar rencana Instalasi Penangkal Petir
  6. Rekomendasi Teknis Instalasi Penyalur Petir dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat
  7. Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)
  8. Surat Pernyataan Pakta Integritas

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha mengajukan Surat Permohonan Perizinan dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office)
  2. Petugas FO memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, maka berkas permohonan perizinan tersebut dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  3. Berkas Permohonan lengkap di catat dalam Buku Penerimaan Berkas/Buku Registrasi dan memberikan Tanda Terima Dokumen Perizinan ke Pelaku Usaha, kemudian berkas permohonan diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk menyampaikan Disposisi
  4. Penyampaian Disposisi secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer, Kemudian BO mempelajari, meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  5. BO Melakukan Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) dengan TIM Teknis
  6. BO melakukan Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer dan Kepala Dinas
  7. Keputusan Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui atau Ditolak, jika Ditolak BO mencetak draf Surat Pengembalian berkas permohoan ditolak
  8. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris.

 

 

  1. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

10. Surat dan berkas permohonan Perizinan Ditolak dikembalikan kepada Pelaku Usaha melalui FO dan Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan

11. Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui, BO melakukan mencetak Draf Surat/Dokumen Izin

12. Draf Surat  Surat/Dokumen Izin Disetujui diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris

13. Draf Surat/Dokumen Izin Disetujui terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

14. Surat/Dokumen Izin Disetujui telah ditandatangani Kepala Dinas, kemudian  Surat/Dokumen Izin diserahkan ke Pelaku Usaha melalui FO

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Pelaksanaan Teknis 5 (lima) Hari Kerja
  2. Pelaksanaan Izin 2 (dua) Hari Kerja

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan :

Izin Instalasi Penangkal Petir

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja
  9. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

 

 

 

 

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

  1. Pengaduan langsung:
    1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
    2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
    3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
    4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.
    5. Pengaduan tidak langsung:
      1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
      2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
      3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

          Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang

         Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan Maklumat Pelayanan

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

D. IZIN INSTALASI GENSET

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Negara Rerpublik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
  2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat.

Persyaratan Pelayanan :

  1. Surat Permohonan
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  3. Fotocopy KTP, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari KEMENKUMHAM
  4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (bangunan yang akan di Instalasi Genset)
  5. Sket/Gambar rencana Instalasi Genset
  6. Rekomendasi Teknis Instalasi Genset melekat pada IMB Menara Telekomunikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat
  7. Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)
  8. Surat Pernyataan Pakta Integritas

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha mengajukan Surat Permohonan Perizinan dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office)
  2. Petugas FO memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, maka berkas permohonan perizinan tersebut dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  3. Berkas Permohonan lengkap di catat dalam Buku Penerimaan Berkas/Buku Registrasi dan memberikan Tanda Terima Dokumen Perizinan ke Pelaku Usaha, kemudian berkas permohonan diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk menyampaikan Disposisi
  4. Penyampaian Disposisi secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer, Kemudian BO mempelajari, meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  5. BO Melakukan Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) dengan TIM Teknis

 

 

 

 

 

  1. BO melakukan Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer dan Kepala Dinas
  2. Keputusan Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui atau Ditolak, jika Ditolak BO mencetak draf Surat Pengembalian berkas permohoan ditolak
  3. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
  4. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

10. Surat dan berkas permohonan Perizinan Ditolak dikembalikan kepada Pelaku Usaha melalui FO dan Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan

11. Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui, BO melakukan mencetak Draf Surat/Dokumen Izin

12. Draf Surat  Surat/Dokumen Izin Disetujui diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris

13. Draf Surat/Dokumen Izin Disetujui terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

14. Surat/Dokumen Izin Disetujui telah ditandatangani Kepala Dinas, kemudian  Surat/Dokumen Izin diserahkan ke Pelaku Usaha melalui FO

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Pelaksanaan Teknis 5 (lima) Hari Kerja
  2. Pelaksanaan Izin 2 (dua) Hari Kerja

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan :

Izin Instalasi Genset (Izin Instalasi Genset dimaksud melekat pada IMB Menara Telekomunikasi)

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula

 

 

 

  1. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  2. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  3. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  4. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  5. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  6. Meja dan Kursi kerja
  7. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

  1. Pengaduan langsung:
    1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
    2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
    3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
    4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.
    5. Pengaduan tidak langsung:
      1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
      2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
      3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

          Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang

         Jaminan Pelayanan :

 Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan Maklumat Pelayanan

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

 

 

F. IZIN PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
  2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/KPTS/TP.250/11/1998 Tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
  3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 Tanggal 12 Maret 2007 Tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Persyaratan Pelayanan :

  1. Surat Permohonan
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  3. Fotocopy KTP, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari KEMENKUMHAM
  4. Fotcopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (bangunan tempat mesin)
  5. Denah tata letak mesin dan Daftar Keterangan tentang Mesin yang digunakan
  6. Rekomendasi Teknis Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dari Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat
  7. Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)
  8. Surat Pernyataan Pakta Integritas

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha mengajukan Surat Permohonan Perizinan dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office)

 

 

 

 

 

  1. Petugas FO memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, maka berkas permohonan perizinan tersebut dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  2. Berkas Permohonan lengkap di catat dalam Buku Penerimaan Berkas/Buku Registrasi dan memberikan Tanda Terima Dokumen Perizinan ke Pelaku Usaha, kemudian berkas permohonan diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk menyampaikan Disposisi
  3. Penyampaian Disposisi secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer, Kemudian BO mempelajari, meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  4. BO Melakukan Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) dengan TIM Teknis
  5. BO melakukan Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer dan Kepala Dinas
  6. Keputusan Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui atau Ditolak, jika Ditolak BO mencetak draf Surat Pengembalian berkas permohoan ditolak
  7. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
  8. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

10. Surat dan berkas permohonan Perizinan Ditolak dikembalikan kepada Pelaku Usaha melalui FO dan Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan

11. Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui, BO melakukan mencetak Draf Surat/Dokumen Izin

12. Draf Surat  Surat/Dokumen Izin Disetujui diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris

13. Draf Surat/Dokumen Izin Disetujui terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

14. Surat/Dokumen Izin Disetujui telah ditandatangani Kepala Dinas, kemudian  Surat/Dokumen Izin diserahkan ke Pelaku Usaha melalui FO

 

 

 

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Pelaksanaan Teknis 5 (lima) Hari Kerja
  2. Pelaksanaan Izin 2 (dua) Hari Kerja

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan : Izin Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja
  9. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

  1. Pengaduan langsung:
    1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
    2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
    3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
    4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.
    5. Pengaduan tidak langsung:
      1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
      2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
      3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

 

 

          Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang

         Jaminan Pelayanan :

 Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan Maklumat Pelayanan

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

G. IZIN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
    Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Persyaratan Pelayanan :

  1. Surat Permohonan
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  3. Fotocopy KTP, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari KEMENKUMHAM
  4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (bangunan rumah pemotongan)
  5. Fotocopy Dokumen Lingkungan
  6. Fotocopy Surat Kepemilikan Lokasi/Tanah

 

 

  1. Rekomendasi Teknis Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat
  2. Rekomendasi Teknis Pendirian Rumah Pemotongan Hewan dari Dinas Peternakan Kabupaten Kutai Barat
  3. Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)

10. Surat Pernyataan Pakta Integritas

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha mengajukan Surat Permohonan Perizinan dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office)
  2. Petugas FO memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, maka berkas permohonan perizinan tersebut dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  3. Berkas Permohonan lengkap di catat dalam Buku Penerimaan Berkas/Buku Registrasi dan memberikan Tanda Terima Dokumen Perizinan ke Pelaku Usaha, kemudian berkas permohonan diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk menyampaikan Disposisi
  4. Penyampaian Disposisi secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer, Kemudian BO mempelajari, meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  5. BO Melakukan Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) dengan TIM Teknis
  6. BO melakukan Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer dan Kepala Dinas
  7. Keputusan Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui atau Ditolak, jika Ditolak BO mencetak draf Surat Pengembalian berkas permohoan ditolak
  8. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
  9. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.

 

 

 

 

 

10. Surat dan berkas permohonan Perizinan Ditolak dikembalikan kepada Pelaku Usaha melalui FO dan Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan

11. Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui, BO melakukan mencetak Draf Surat/Dokumen Izin

12. Draf Surat  Surat/Dokumen Izin Disetujui diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris

13. Draf Surat/Dokumen Izin Disetujui terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

14. Surat/Dokumen Izin Disetujui telah ditandatangani Kepala Dinas, kemudian  Surat/Dokumen Izin diserahkan ke Pelaku Usaha melalui FO

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Pelaksanaan Teknis 5 (lima) Hari Kerja
  2. Pelaksanaan Izin 2 (dua) Hari Kerja

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan : Izin Rumah Pemotongan Hewan

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja
  9. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

 

 

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

  1. Pengaduan langsung:
    1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
    2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
    3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
    4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.
    5. Pengaduan tidak langsung:
      1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
      2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
      3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

          Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang

         Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan Maklumat Pelayanan

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1bulan

H. IZIN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

 Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
    Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat

 

 

 

  1. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  2. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Persyaratan Pelayanan :

  1. Surat Permohonan
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  3. Fotocopy KTP, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari KEMENKUMHAM
  4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (bangunan rumah pemotongan)
  5. Fotocopy Dokumen Lingkungan
  6. Fotocopy Surat Kepemilikan Lokasi/Tanah
  7. Fotocopy Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang sudah di surveillance berkala sesuai dengan level sertifikasi
  8. Fotocopy Sertifikat Kompetensi Juru Sembelih Halal
  9. Rekomendasi Teknis Usaha Pemotongan Hewan dari Dinas Peternakan Kabupaten Kutai Barat

10. Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)

11. Surat Pernyataan Pakta Integritas

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha mengajukan Surat Permohonan Perizinan dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office)
  2. Petugas FO memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, maka berkas permohonan perizinan tersebut dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  3. Berkas Permohonan lengkap di catat dalam Buku Penerimaan Berkas/Buku Registrasi dan memberikan Tanda Terima Dokumen Perizinan ke Pelaku Usaha, kemudian berkas permohonan diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk menyampaikan Disposisi
  4. Penyampaian Disposisi secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer, Kemudian BO mempelajari, meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  5. BO Melakukan Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) dengan TIM Teknis

 

 

  1. BO melakukan Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer dan Kepala Dinas
  2. Keputusan Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui atau Ditolak, jika Ditolak BO mencetak draf Surat Pengembalian berkas permohoan ditolak
  3. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
  4. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

10. Surat dan berkas permohonan Perizinan Ditolak dikembalikan kepada Pelaku Usaha melalui FO dan Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan

11. Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui, BO melakukan mencetak Draf Surat/Dokumen Izin

12. Draf Surat  Surat/Dokumen Izin Disetujui diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris

13. Draf Surat/Dokumen Izin Disetujui terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

14. Surat/Dokumen Izin Disetujui telah ditandatangani Kepala Dinas, kemudian  Surat/Dokumen Izin diserahkan ke Pelaku Usaha melalui FO

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Pelaksanaan Teknis 5 (lima) Hari Kerja
  2. Pelaksanaan Izin 2 (dua) Hari Kerja

 

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan :  Izin Usaha Pemotongan Hewan

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai

 

 

  1. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  2. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  3. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  4. Meja dan Kursi kerja
  5. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

  1. Pengaduan langsung:
    1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
    2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
    3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
    4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.
    5. Pengaduan tidak langsung:
      1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
      2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
      3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

          Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang

         Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan Maklumat Pelayanan

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. 2.   Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

 

 

 

I. IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN PENANGKARAN

 Dasar Hukum :

  1. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diluar Habitat Alami
  2. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Persyaratan Pelayanan :

  1. Surat Permohonan
  2. Fotocopy KTP, NPWP/NPWPD, Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari KEMENKUMHAM
  3. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (bangunan rumah Walet)
  4. Fotocopy Dokumen Lingkungan
  5. Fotocopy bukti Surat Kepemilikan Lokasi/Tanah
  6. Fotocopy bukti perlunasan PBB
  7. Fotocopy bukti tanda pembayaran pajak dan/atau retribusi
  8. Uraian Kegiatan Usaha dan laporan pengelolaan sarang burung walet
  9. Rekomendasi Teknis Pengelolaan Sarang Burung Walet dan Penangkaran dari Dinas Peternakan Kabupaten Kutai Barat

10. Surat Kuasa (apabila permohonan dikuasakan)

11. Surat Pernyataan Pakta Integritas

Sistem dan Mekanisme Pelayanan :

  1. Pelaku Usaha mengajukan Surat Permohonan Perizinan dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office)
  2. Petugas FO memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, maka berkas permohonan perizinan tersebut dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilengkapi
  3. Berkas Permohonan lengkap di catat dalam Buku Penerimaan Berkas/Buku Registrasi dan memberikan Tanda Terima Dokumen Perizinan ke Pelaku Usaha, kemudian berkas permohonan diserahkan ke Pejabat Berwenang untuk menyampaikan Disposisi

 

 

 

 

  1. Penyampaian Disposisi secara berjenjang dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer, Kemudian BO mempelajari, meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  2. BO Melakukan Koordinasi dan/atau Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) dengan TIM Teknis
  3. BO melakukan Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer dan Kepala Dinas
  4. Keputusan Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui atau Ditolak, jika Ditolak BO mencetak draf Surat Pengembalian berkas permohoan ditolak
  5. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris
  6. Draf Surat Pengembalian Berkas Permohonan ditolak terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

10. Surat dan berkas permohonan Perizinan Ditolak dikembalikan kepada Pelaku Usaha melalui FO dan Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan

11. Hasil Rapat/Evaluasi Permohonan Perizinan Disetujui, BO melakukan mencetak Draf Surat/Dokumen Izin

12. Draf Surat  Surat/Dokumen Izin Disetujui diparaf/diperiksa oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Sekretaris

13. Draf Surat/Dokumen Izin Disetujui terdapat koreksi/perbaikan dicetak kembali dan apabila tidak terdapat koreksi/perbaikan, diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani

14. Surat/Dokumen Izin Disetujui telah ditandatangani Kepala Dinas, kemudian  Surat/Dokumen Izin diserahkan ke Pelaku Usaha melalui FO

Jangka Waktu Penyelesaian :

  1. Pelaksanaan Teknis 5 (lima) Hari Kerja
  2. Pelaksanaan Izin 2 (dua) Hari Kerja

 

Biaya/ Tarif : gratis

Produk Pelayanan : Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet dan Penangkaran

 

 

Sarana, Prasarana/ dan atau Pendukung :

  1. Ruang Front Office (layanan informasi, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan ruang Back Office (pemrosesan izin)
  2. Ruang Laktasi (menyusui) dan Ruang Tunggu yang memadai dilengkapi tempat bermain anak-anak serta adanya kursi khusus difabel dan manula
  3. Papan Informasi, Kios Key Informasi Perizinan, Lapangan Parkir, Toilet, ruang tempat ibadah, Kantin dan Pendingin Ruangan (AC)
  4. Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang memadai
  5. Televisi, Perangkat Komputer, Mesin Printer dan Scanner
  6. Website, Telepon, Faximile dan kotak Saran
  7. Lemari Dokumen/arsip dan Alat Tulis Kantor
  8. Meja dan Kursi kerja
  9. Formulir, brosur, banner, alat pengukur kepuasan layanan dan petunjuk arah lokasi

Kompetensi Pelaksana : SMA/D3, S1 dan Diklat PTSP

Pengawas Internal :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan :

  1. Pengaduan langsung:
    1. Pengguna jasa / Pengadu mendatangi langsung Petugas di Loket Pengaduan;
    2. Mengisi Buku Register Pengaduan;
    3. Melampirkan fotocopy identitas diri.
    4. Berkonsultasi Langsung dengan petugas Pengaduan.
    5. Pengaduan tidak langsung:
      1. Mengisi formulir Pengaduan dengan melampirkan fotocopy/scan identitas  diri.
      2. Memasukan formulir Pengaduan ke kotak saran dan Pengaduan yang tersedia;
      3. Pengaduan melalui sarana elektronik:

-       Telp / faks  : (0545) 4048089 / 0812 5633 5523

-       Sms            : 0821 5027 5769

-       Email          :  pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website       :  www.perijinan.kubarkab.go.id

          Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang

         Jaminan Pelayanan :

Sesuai dengan SOP, Visi, Misi, Motto, Kode Etik Pegawai dan Maklumat Pelayanan

 

 

 

         Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

  1. Surat dibubuhi Nomor, Tandatangan pihak berwenang dan tapak Validasi sehingga dijamin keasliannya
  2. Kepastian berusaha

Evaluasi Kinerja Pelaksana :

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Koordinasi rapat staf tiap 1 bulan

K. IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN PENANGKARAN

 Dasar Hukum :

  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 93 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan
  2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Laksana Kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit
  3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat
  4. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Persyaratan Pelayanan :

  1. Surat Permohonan
  2. Fotocopy KTP, NPWP/, Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya dari KEMENKUMHAM
  3. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (bangunan tempat penyimpanan)
  4. Fotocopy Dokumen Lingkungan
  5. Fotocopy bukti Surat Kepemilikan Lokasi/Tanah
  6. Uraian Rencana Kegiatan Usaha yang akan dilaksanakan
  7. Daftar Spesifiksi alat pengelolaan/pemanfaatan limbah
  8. Daftar Fasilitas penanggulangan keadaan darurat
  9. Surat Perjanjian Kerjasama dengan Penghasil air limbah

1