Selamat Datang Di Website Resmi "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI BARAT" http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id

DPMPTSP Kubar Susun Standar Pelayanan

DPMPTSP Kubar Susun Standar Pelayanan DPMPTSP Kubar Susun Standar Pelayanan

SP Sistem OSS -- Plt asisten II Nopandel membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS

SENDAWAR – Untuk memperoleh kebijakan yang efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kubar melaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS di Ruang Diklat Kantor Bupati Lantai III dibuka langsung Plt Asisten II Nopandel S Sos  MM, Selasa (26/10).

Lebih lanjut Plt Asisten II Nopandel S Sos MM didampingi Kepala DPMPTSP Henderman Supandji S SI M Si menjelaskan standar pelayanan seperti yang kita ketahui bersama merupakan tolak ukur sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, terjangkau dan terukur .

Plt Asisten II Nopandel  menuturkan, dasar dari penyusunan standar pelayanan. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang  pelayanan publik, dan pasal 15 dimana penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan.

Selanjutnya pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 ayat 1 penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Oleh sebab itu sangat diharapkan seluruh peserta yang hadir secara langsung maupun virtual dapat berpartisipasi aktif bisa mendatangkan kelancaran dalam pelayanan.

Dan ayat 2 menjelaskan dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Peraturan Menpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan yang menjadi dasar serta perubahan regulasi UU  Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dengan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Berdasarkan PP Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko maka DPMPTSP Kubar telah memetakan jenis perizinan, terdiri dari resiko menengah tinggi dan resiko tinggi sesuai dengan karakteristik kondisi daerah sebanyak kurang lebih 186  izin yang akan menjadi kewenangan Pemkab Kubar.

Dalam kesempatan yang sama Plt Asisten II menambahkan, untuk penyusunan standar pelayanan terhadap 186 izin, dan tujuan dilakukannya Forum Konsultasi publik penyusunan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat. 

Kemudian secara khusus yang dibahas dalam forum adalah rancangan, penerapan dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya yang diharapkan yang diperoleh melalui Forum Konsultasi publik penyusunan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik/meminimalisir kebijakan/dampak kebijakan merugikan publik. “Berkaitan dengan standar pelayanan sewaktu-waktu bisa berubah tergantung pola kerja dan perubahan regulasi,” tutup Plt Asisten II Nopandel (Hms10)

BY HUMAS KABUPATEN KUTAI BARAT, 27 OKTOBER 2021

Tags :

Kategori : Berita Kutai Barat

Berita Terkait :

Beri komentar anda :